TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ragu krisis politik yang terjadi di Myanmar dapat selesai dalam satu tahun keketuaan ASEAN. Masalah yang meluas pada isu kemanusiaan itu, menurut Retno, membutuhkah proses dalam penyelesaiannya.
Baca: Junta Myanmar Gelar Pemilu, Dinilai Hanya Akal-akalan
"Kita tahu sejarah Myanmar, kompleksitas yang dihadapi Myanmar - sehingga mengharapkan bahwa semua selesai pada tahun ini merupakan hal yang tidak mungkin terjadi," kata Retno saat menyampaikan program prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN di Komisi I DPR RI, Jakarta, pada Senin, 30 Januari 2023.
Myanmar dilanda krisis kemanusiaan akibat kemelut politik sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Gerakan perlawanan termasuk pasukan bersenjata, muncul di sejumlah wilayah di Myanmar. Namun junta militer melawannya dengan kekuatan mematikan.
Konsensus dibuat oleh para pemimpin negara-negara anggota blok Asia tenggara pada April 2021 dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman Utusan Khusus ke Myanmar. Kelompok sipil di Myanmar dan para analis menilai pendekatan itu gagal sebab Tatmadaw masih melanggengkan kekerasan.
Retno, saat di DPR RI, menyampaikan, konsensus, perdamaian, hingga pembangunan bangsa Myanmar memerlukan proses panjang. Sejauh ini tidak ada komitmen dari junta militer untuk berdialog. Dia menambahkan, bagaimanapun, langkah maju perlu diambil, dengan Indonesia akan merangkul semua pihak.
Menanggapi paparan Retno, para anggota DPR juga mempertayakan mengapa isu Myanmar terus berlarut. Nurul Arifin dari Partai Golkar mencatat, Indonesia di masa silam kerap dapat membantu menyelesaikan konflik di negara lain.
Keketuaan Indonesia mengambil tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. 16 keseluruhan prioritas dan deliverables pada keketuaan Indonesia 2023 mencakup pemulihan dan pembangunan, ekonomi digital, hingga sustainabilitas. Itu diharapkan dapat mendukung dan menjadi implementasi dari Asean Outlook on Indo-Pacific (AOIP).
Menteri Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan pers tahunan pada pertengah bulan ini, sudah menyatakan krisis Myanmar tidak akan menyandera pembangunan di ASEAN.
Indonesia ingin menjadikan ASEAN resilient, dan menjadi barometer kerja sama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan dan dunia.
Retno Marsudi akan menjadi Utusan Khusus ASEAN untuk mengawasi implementasi konsensus tahun ini. ASEAN setidaknya akan menggelar rapat tingkat tinggi dua kali pada tahun ini. Perwakilan Myanmar diundang di tingkat non-politis.
Simak: PBB: Penanaman Opium Myanmar Melonjak di Bawah Junta Militer
DANIEL A. FAJRI
