TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Peru Dina Boluarte mendesak anggota parlemen untuk mempertimbangkan kembali proposal memajukan pemilihan umum pada akhir tahun ini.
Dia berjanji akan mengusulkan reformasi konstitusi untuk memindahkan pemilihan umum ke Oktober jika anggota parlemen gagal melakukannya.
Baca juga: Unjuk Rasa di Peru, Gedung-gedung Dibakar
Perundingan wacana menggelar pemilihan tahun ini gagal tercapai setelah mosi pekan lalu ditolak. Anggota parlemen akan melanjutkan debat pada Senin waktu setempat.
Pemungutan suara Jumat menimbulkan kekhawatiran dari presiden, yang semakin mendapat tekanan karena protes nasional menyerukan pengunduran dirinya.
Dalam pidatonya, Boluarte mengatakan jika Kongres tidak mempertimbangkan kembali proposal untuk memindahkan pemilihan, dia akan mengajukan RUU untuk menugaskan Kongres terpilih berikutnya untuk mengawasi "reformasi total" konstitusi Peru tahun 1993.
Boluarte menyatakan, konstitusi yang direformasi akan diajukan ke referendum.
Kemarahan publik meningkat setelah seorang pengunjuk rasa meninggal di Lima pada Sabtu malam. Dia merupakan korban pertama di ibu kota negara itu sejak protes dimulai pada Desember 2022.
Kantor jaksa agung Peru, pada Minggu, 29 Januari 2023, menyatakan bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan awal atas kematian pengunjuk rasa. Korban diduga tewas akibat pembunuhan, setelah otopsi menunjukkan korban meninggal karena cedera kepala yang disebabkan oleh "elemen tumpul keras".
Menurut Ombudsman Peru, total korban tewas akibat kerusuhan di negara itu mencapai 58 orang. Pada Minggu, lembaga itu mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pihak berwenang untuk mengakhiri kekerasan.
"Cara yang paling menjijikkan secara moral untuk bertindak adalah membiarkan orang mati ketika Anda memegang kekuatan politik untuk membawa perdamaian dan mengubah arah tragis hari ini," kata pernyataan itu.
Baca juga: Ribuan Demonstran Peru Kembali ke Ibu Kota, Berujung Bentrokan
REUTERS
