TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI memastikan Myanmar tidak diundang ke acara Bali Democracy Forum pekan depan. Kondisi politik di Myanmar masih bergejolak secara internal paska-kudeta militer lebih dari setahun lalu.
"Serupa seperti tahun lalu, Myanmar tidak diundang," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah saat jumpa pers di Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022.
Baca juga:Summit For Democracy 2021, Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Majukan Demokrasi
Teuku Faizasyah, Plt Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI. Sumber: Suci Sekar/TEMPO
Faizasyah tidak menjabarkan secara rinci mengapa Indonesia tidak mengundang Myanmar. Pada tahun lalu, Kementerian Luar Negeri RI menyebut alasan tak mengundang perwakilan dari Naypyidaw karena Myanmar dianggap tidak memiliki pemerintahan definitif setelah kudeta militer.
Myanmar diselimuti ketegangan sejak junta militer pada awal tahun lalu menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Gerakan perlawanan, termasuk yang menggunakan senjata, muncul di berbagai wilayah di Myanmar. Namun, junta militer melawannya dengan kekuatan mematikan.
Indonesia akan menjadi pemegang Keketuaan ASEAN pada 2023. Krisis Myanmar menjadi salah satu tantangan bagi presidensi Indonesia.
Bali Democracy Forum ke-15 akan digelar secara tatap muka pada Kamis, 8 Desember 2022. Tema yang diangkat adalah 'Democracy in a Changing World; Leadership and Solidarity'.
"Kepemimpinan dalam demokrasi banyak tantangan. Adanya kemunduran demokrasi, regresi, dan ketidakjelasan arah demokrasi ke depan seperti apa, kalau kita bicara mengenai sistem demokrasi internasional, multilateral," kata Faizasyah usai jumpa pers.
Bali Democracy Forumakan dihadiri oleh negara-negara yang menganut sistem demokrasi ataupun yang masih belajar berdemokrasi. Jumlah pasti peserta yang akan hadir di acara ini masih diperbaharui, tetapi ada 57 negara dan observer dari 74 negara serta organisasi internasional yang sudah tercatat.
Acara itu akan didahului oleh Civil Society dan Media Forum, sebagai bentuk keterlibatan warga sipil. Kementerian Luar Negeri RI juga akan memberikan kesempatan para mahasiswa untuk berpartisipasi dalam acara ini.
Nantinya acara Bali Democracy Forum untuk para peserta yang hadir secara fisik akan dibagi dua sesi, yakni pada pagi dan siang hari. Dua babak pertemuan itu, masing-masing akan diisi oleh dua menteri perwakilan negara-negara partisipan dan dua ahli.
"Kami berharap tentunya Bali Democracy Forum kali ini bisa akan betul-betul memperoleh berbagai perspektif dari berbagai kawasan, tidak hanya Asia Pasifik tetapi juga dari berbagai negara di kawasan lainnya bisa berkontribusi dalam diskusi," kata Faizasyah.
Baca juga: Momen Bendera LGBT Berkibar di Pertandingan Portugal vs Uruguay
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
