Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Myanmar Tak Diundang Lagi ke Bali Democracy Forum

Reporter

image-gnews
Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI memastikan Myanmar tidak diundang ke acara Bali Democracy Forum pekan depan. Kondisi politik di Myanmar masih bergejolak secara internal paska-kudeta militer lebih dari setahun lalu.

"Serupa seperti tahun lalu, Myanmar tidak diundang," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah saat jumpa pers di Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022. 

Baca juga:Summit For Democracy 2021, Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Majukan Demokrasi

Teuku Faizasyah, Plt Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI. Sumber: Suci Sekar/TEMPO

Faizasyah tidak menjabarkan secara rinci mengapa Indonesia tidak mengundang Myanmar. Pada tahun lalu, Kementerian Luar Negeri RI menyebut alasan tak mengundang perwakilan dari Naypyidaw karena Myanmar dianggap tidak memiliki pemerintahan definitif setelah kudeta militer.

Myanmar diselimuti ketegangan sejak junta militer pada awal tahun lalu menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Gerakan perlawanan, termasuk yang menggunakan senjata, muncul di berbagai wilayah di Myanmar. Namun, junta militer melawannya dengan kekuatan mematikan.

Indonesia akan menjadi pemegang Keketuaan ASEAN pada 2023. Krisis Myanmar menjadi salah satu tantangan bagi presidensi Indonesia.

Bali Democracy Forum ke-15 akan digelar secara tatap muka pada Kamis, 8 Desember 2022. Tema yang diangkat adalah 'Democracy in a Changing World; Leadership and Solidarity'.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kepemimpinan dalam demokrasi banyak tantangan. Adanya kemunduran demokrasi, regresi, dan ketidakjelasan arah demokrasi ke depan seperti apa, kalau kita bicara mengenai sistem demokrasi internasional, multilateral," kata Faizasyah usai jumpa pers.

Bali Democracy Forumakan dihadiri oleh negara-negara yang menganut sistem demokrasi ataupun yang masih belajar berdemokrasi. Jumlah pasti peserta yang akan hadir di acara ini masih diperbaharui, tetapi ada 57 negara dan observer dari 74 negara serta organisasi internasional yang sudah tercatat.

Acara itu akan didahului oleh Civil Society dan Media Forum, sebagai bentuk keterlibatan warga sipil. Kementerian Luar Negeri RI juga akan memberikan kesempatan para mahasiswa untuk berpartisipasi dalam acara ini.

Nantinya acara Bali Democracy Forum untuk para peserta yang hadir secara fisik akan dibagi dua sesi, yakni pada pagi dan siang hari. Dua babak pertemuan itu, masing-masing akan diisi oleh dua menteri perwakilan negara-negara partisipan dan dua ahli.

"Kami berharap tentunya Bali Democracy Forum kali ini bisa akan betul-betul memperoleh berbagai perspektif dari berbagai kawasan, tidak hanya Asia Pasifik tetapi juga dari berbagai negara di kawasan lainnya bisa berkontribusi dalam diskusi," kata Faizasyah.

Baca juga: Momen Bendera LGBT Berkibar di Pertandingan Portugal vs Uruguay

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

1 hari lalu

Profesor Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno menjadi saksi ahli saat sidang lanjutan sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon Tim Hukum pasangan Ganjar-Mahfud. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

Romo Magnis khawatir, jika pemerintahan saat ini didukung oleh hampir semua partai maka lembaga eksekutif dapat berbuat seenaknya.


Myanmar Tangkap 22 Orang karena Peringati Ulang Tahun Suu Kyi

2 hari lalu

Aung San Suu Kyi. REUTERS/Athit Perawongmetha
Myanmar Tangkap 22 Orang karena Peringati Ulang Tahun Suu Kyi

Suu Kyi, yang berusia 79 tahun pada Rabu, telah ditahan oleh militer Myanmar sejak menggulingkan pemerintahannya dan merebut kekuasaan pada 2021.


Komisioner HAM PBB: Rohingya Tak Punya Tempat untuk Melarikan Diri

2 hari lalu

Pengungsi Rohingya berdoa saat menggelar peringatan 2 tahun kepindahan mereka ke Bangladesh, di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Ahad, 25 Agustus 2019. Meski pemerintah Myanmar ingin memulangkan mereka, namun 3.000 pengungsi Rohingya Etni menolak pemulangan karena kondisi negara bagian Rakhine yang masih bergejolak. REUTERS/Rafiqur Rahman
Komisioner HAM PBB: Rohingya Tak Punya Tempat untuk Melarikan Diri

Komisioner tinggi HAM PBB menyatakan keprihatinan terhadap situasi yang dihadapi etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.


Kementerian Luar Negeri Yakin Konflik Rusia Ukraian Bisa Diselesaikan melalui Perundingan dan Negosiasi

3 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri Yakin Konflik Rusia Ukraian Bisa Diselesaikan melalui Perundingan dan Negosiasi

Kementerian Luar Negeri berkeyakinan konflik Rusia Ukraian harus diselesaikan melalui perundingan dan negosiasi yang melibatkan pihak-pihak terlibat


Kementerian Luar Negeri: Pasukan Perdamaian akan Diterjunkan Setelah Ada Mandat PBB

3 hari lalu

Pasukan penjaga perdamaian PBB berjaga-jaga di kota utara Kouroume, Mali, 13 Mei 2015. Kourome berjarak 18 km selatan Timbuktu. [REUTERS / Adama Diarra]
Kementerian Luar Negeri: Pasukan Perdamaian akan Diterjunkan Setelah Ada Mandat PBB

Pengiriman pasukan perdamaian, termasuk ke Jalur Gaza, hanya dapat dilaksanakan setelah ada mandat PBB melalui resolusi Dewan Keamanan PBB


Ribuan Rohingya Dikhawatirkan Terjebak dalam Pertempuran Myanmar Barat

4 hari lalu

Seorang anggota pemberontak Pasukan Pertahanan Kebangsaan KNDF Karenni menyelamatkan warga sipil yang terjebak di tengah serangan udara, selama pertempuran untuk mengambil alih Loikaw di Negara Bagian Kayah, Myanmar 14 November 2023. REUTERS/Stringer
Ribuan Rohingya Dikhawatirkan Terjebak dalam Pertempuran Myanmar Barat

Sekitar 70.000 orang Rohingya yang saat ini berada di Maungdaw terjebak karena pertempuran semakin dekat, mereka tidak bisa punya tujuan untuk lari.


WNI yang HIlang di Jepang dan Viral di Facebook Ditemukan Sehat

6 hari lalu

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha, juru bicara Kemlu Lalu Muhammad Iqbal dan Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemlu Rolliansyah Soemirat saat konferensi pers di Jakarta Pusat pada Rabu, 29 Mei 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
WNI yang HIlang di Jepang dan Viral di Facebook Ditemukan Sehat

KJRI Osaka telah menemukan WNI atas nama Revi Cahya Widi Sulihatin yang sebelumnya dikabarkan hilang di Jepang.


5 Tenaga Bidang Kesehatan Indonesia Ikuti Program Pertukaran di Amerika Serikat

6 hari lalu

Program pertukaran profesional selama tiga minggu (27 April - 18 Mei 2024) di Amerika Serikat yang berfokus pada kesehatan masyarakat di kawasan industri. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Amerika di Jakarta
5 Tenaga Bidang Kesehatan Indonesia Ikuti Program Pertukaran di Amerika Serikat

Program pertukaran ini disponsori Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang fokus pada kesehatan masyarakat di kawasan industri


Hampir 1.000 Pengungi Rohingya Ditahan di Bangladesh Sejak 2017

8 hari lalu

Hampir 1.000 Pengungi Rohingya Ditahan di Bangladesh Sejak 2017

Sebanyak 994 pengungsi Rohingya di Bangladesh telah dipenjara sejak 2017


Bank Dunia Sebut Kemiskinan di Myanmar Terparah dalam 6 Tahun Terakhir

8 hari lalu

Wanita menunggu kereta usai berbelanja di pasar stasiun kereta api di Yangon, Myanmar, 20 Agustus 2014. REUTERS/Soe Zeya Tun
Bank Dunia Sebut Kemiskinan di Myanmar Terparah dalam 6 Tahun Terakhir

Meningkatnya kekerasan, kekurangan tenaga kerja, dan depresiasi mata uang telah membuat kemiskinan di Myanmar meluas.