TEMPO.CO, Jakarta - Jenazah Ratu Elizabeth II kini disemayamkan di Westminster Hall, London, Inggris, Kamis, 15 September. Masyarakat dapat memberikan penghormatan terakhir kepada Sang Ratu sebelum dia dimakamkan pada Senin, 19 September nanti.
Setelah kematian Ratu Elizabeth pada 8 September lalu, Pangeran Charles naik takhta melanjutkan kekuasaan ibunya sebagai Raja Charles III. Elizabeth meninggal dunia setelah 70 tahun menjadi ratu, masa kekuasaan terlama dalam sejarah Kerajaan Inggris. Selama tujuh dekade tersebut, Elizabeth menjadi kepala negara Inggris di bawah 15 perdana menteri dan 15 negara Persemakmuran.
Situasi yang dihadapi Charles kini berbeda dari masa Elizabeth. Kejayaan monarki Inggris mulai luntur, sering dikritik, dan Persemakmuran dipertanyakan. Berdasarkan survei Ipsos, konsultan multinasional berbasis di Prancis, pada akhir Agustus lalu, 70 persen responden warga Inggris memandang negerinya mengalami penurunan. Dukungan warga terhadap sistem monarki juga terus menurun, sementara dukungan terhadap penghapusan monarki dan pemilihan umum kepala negara.
Charles juga menghadapi tekanan yang semakin besar dari negara anggota Persemakmuran, asosiasi negara berdaulat yang bersetia kepada Ratu Inggris. Banyak kelompok masyarakat di negara tersebut yang menggugat posisi Raja Inggris, yang berkuasa di negara mereka melalui Gubernur Jenderal yang ditunjuk Inggris.
Sistem Persemakmuran dianggap keberlanjutan dari kolonialisme Inggris di negara bekas jajahannya. “Dengan atau tanpa Ratu Elizabeth II, monarki Inggris akan tetap berlangsung sebagaimana adanya," kata Kamal Ahamada, alumnus pascasarjana di bidang studi pascakolonial dan etnis di Birkbeck, University of London, kepada Majalah Tempo pada Sabtu, 10 September lalu.
Apa saja masalah yang kini dihadapi Raja Charles? Bagaimana sentimen masyarakat Inggris terhadap kepemimpinannya? Benarkah monarki tak akan campur tangan dalam urusan pemerintahan Inggris?
Simak artikel selengkapnya di Majalah Tempo: Setelah Ratu Mangkat
