PBB Siap Gelar Pemungutan Suara untuk Sanksi Lagi Korea Utara

Reporter

Daniel Ahmad

Kamis, 26 Mei 2022 14:35 WIB

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Keamanan PBB akan melakukan pemungutan suara pada Kamis, 26 Mei 2022, untuk memperkuat sanksi terhadap Korea Utara setelah negara itu melakukan peluncuran rudal balistiknya pada Rabu, 25 Mei 2022. Pemungutan suara itu didorong oleh Amerika Serikat, namun mendapat penolakan dari Cina.

Pemungutan suara dilakukan sehari setelah Pyongyang menembakkan tiga rudal, termasuk satu yang dianggap sebagai rudal balistik antarbenua terbesarnya. Rudal-rudal itu ditembakkan usai Presiden Amerika Serikat Joe Biden merampungkan kunjungan kerja ke Asia.

Manuver Korea Utara adalah yang terbaru dalam serangkaian peluncuran rudal balistik tahun ini, yang dilarang oleh Dewan Keamanan PBB.

Layar televisi menayangkan berita soal peluncuran rudal oleh Korea Utara, di Seoul, Korea Selatan, 25 Mei 2022. REUTERS/Kim Hong-Ji

Rancangan resolusi itu disebut akan lebih membatasi kemampuan Korea Utara untuk memajukan WMD atau senjata pemusnah massal dan program rudal balistiknya yang melanggar hukum.

"Itu akan merampingkan penerapan sanksi dan lebih lanjut memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan," kata seorang pejabat Amerika kepada Reuters.

Korea Utara telah dikenai sanksi-sanksi PBB sejak 2006. Dengan suara bulat saat pemungutan suara, sanksi terus ditingkatkan oleh Dewan Keamanan selama bertahun-tahun untuk memotong dana bagi program senjata nuklir dan misil balistik Pyongyang.

Cina dan Rusia telah mendorong pelonggaran sanksi atas dasar kemanusiaan. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara "ya" dan tidak ada veto oleh Rusia, Cina, Prancis, Inggris, atau Amerika Serikat.


Cina menilai langkah tersebut, tidak akan menyelesaikan masalah apa pun. Adapun Beijing memiliki hak veto di DK PBB.

"Kami tidak berpikir resolusi seperti yang diusulkan oleh Amerika dapat menyelesaikan masalah apa pun," kata juru bicara misi Cina di PBB kepada Reuters, seraya menambahkan bahwa Cina malah mengusulkan agar dewan mengadopsi pernyataan resmi alih-alih resolusi sanksi.

Juru bicara itu mengatakan Amerika tahu cara terbaik untuk de-eskalasi, tetapi hanya menolaknya. Cina mengatakan Washington harus menunjukkan lebih banyak ketulusan dan fleksibilitas jika menginginkan terobosan dengan Korea Utara.


Rancangan resolusi Amerika, seperti dilihat oleh Reuters, akan melarang ekspor tembakau dan tembakau manufaktur ke Korea Utara. Rancangan teks itu juga akan memperpanjang larangan peluncuran rudal balistik untuk diterapkan pada rudal jelajah atau sistem pengiriman lain yang mampu mengirimkan senjata nuklir.

Rancangan tersebut mengusulkan pemotongan ekspor minyak mentah ke Korea Utara sebesar 1 juta barel menjadi 3 juta barel per tahun dan mengurangi ekspor minyak olahan sebesar 125.000 barel menjadi 375.000 barel. Paket ini juga berusaha untuk melarang ekspor Korea Utara berupa bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk penyulingan mereka.

Menurut pemantau PBB, Korea Utara berhasil menghindari beberapa sanksi PBB. Dilaporkan, pada Februari lalu serangan siber Korea Utara menghasilkan ratusan juta dolar bagi Pyongyang.

Rancangan resolusi itu sendiri akan memberlakukan pembekuan aset pada kelompok peretas Lazarus, yang menurut Amerika dikendalikan oleh Biro Umum Pengintaian, badan intelijen utama Korea Utara. Lazarus telah dituduh terlibat dalam serangan ransomware "WannaCry", peretasan bank internasional dan rekening pelanggan, dan serangan siber 2014 di Sony Pictures Entertainment. 


REUTERS

Baca juga: Korea Utara Tembakkan 3 Rudal

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.






Amerika Serikat Bakal Kirimkan Bantuan Sistem Roket HIMARS ke Ukraina

8 jam lalu

Amerika Serikat Bakal Kirimkan Bantuan Sistem Roket HIMARS ke Ukraina

Pentagon menjelaskan paket bantuan tambahan keamanan ke Ukraina akan bernilai lebih dari USD 450 juta (Rp 6,6 triliun).


Hari Ini di 1973 Pemimpin Uni Soviet Brezhnev ke AS, Ini Rekam Jejak Leonid Brezhnev

9 jam lalu

Hari Ini di 1973 Pemimpin Uni Soviet Brezhnev ke AS, Ini Rekam Jejak Leonid Brezhnev

Pada awalnya berkuasanya Brezhnev, Uni Soviet menikmati ekonomi yang besar karena ekspor bahan baku seperti gas dan minyak melimpah.


Jerman Bisa Krisis Energi Jika Gas Rusia Dihentikan Total

14 jam lalu

Jerman Bisa Krisis Energi Jika Gas Rusia Dihentikan Total

Menteri Ekonomi Jerman mengakui gas sekarang menjadi komoditas langka di negaranya.


AS Tambah Bantuan ke Ukraina Rp 6,6 T, dari Roket HIMARS hingga Ribuan Amunisi

17 jam lalu

AS Tambah Bantuan ke Ukraina Rp 6,6 T, dari Roket HIMARS hingga Ribuan Amunisi

Amerika Serikat akan menambah bantun untuk Ukraina senilai Rp 6,6 triliun termasuk sistem roket jarak jauh.


Batalkan Aturan New York, MA AS: Semua Warga Boleh Bawa Senjata Api di Tempat Umum

20 jam lalu

Batalkan Aturan New York, MA AS: Semua Warga Boleh Bawa Senjata Api di Tempat Umum

Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan undang-undang Negara Bagian New York yang membatasi senjata api di tempat umum


Roket Jarak Jauh HIMARS dari Amerika Serikat Tiba di Ukraina

22 jam lalu

Roket Jarak Jauh HIMARS dari Amerika Serikat Tiba di Ukraina

Ukraina telah menerima pasokan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) Amerika Serikat, yang diharapkan dapat kalahkan Rusia


Begini Rusia Bantah Tuduhan Barat Soal Krisis Pangan Global

1 hari lalu

Begini Rusia Bantah Tuduhan Barat Soal Krisis Pangan Global

Rusia menyatakan Barat telah menyebarkan tuduhan Rusia menjadi penyebab krisis pangan dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin pun angkat bicara.


Jason Mraz: Penyanyi dan Penulis Lagu Amerika Serikat, Kerap Suarakan Isu Sosial

1 hari lalu

Jason Mraz: Penyanyi dan Penulis Lagu Amerika Serikat, Kerap Suarakan Isu Sosial

Penyanyi serta penulis asal Amerika Serikat ini memiliki kekritisan pada isu-isu sosial.


Penanganan Krisis Myanmar oleh ASEAN dan PBB Dinilai Gagal

1 hari lalu

Penanganan Krisis Myanmar oleh ASEAN dan PBB Dinilai Gagal

Badan Penyelidikan Parlemen Internasional atau IPI dalam sidangnya membahas kegagalan aktor internasional, utamanya PBB dan ASEAN, dalam mengakhiri kekerasan di Myanmar setelah kudeta junta militer.


Kim Jong Un Rapat Bahas Kekuatan Militer

1 hari lalu

Kim Jong Un Rapat Bahas Kekuatan Militer

Kim Jong Un menggelar rapat hari kedua membahas kebijakan bidang militer dan pertahanan. Ada yang menduga rapat ini untuk persiapan uji coba nuklir.