TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, dapat mengunjungi Xinjiang, tetapi Beijing menolak penyelidikan apa pun berdasarkan praduga bersalah.
Bachelet telah lama mencari akses ke wilayah Cina barat untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur. Masalah ini telah mempertegang hubungan antara Beijing dan Barat, memicu tuduhan genosida dari Washington dan boikot diplomatik yang dipimpin AS terhadap Olimpiade Musim Dingin di Beijing.
"(Cina) menolak semua jenis bias, prasangka, dan tuduhan yang tidak beralasan," kata Wang, yang juga anggota dewan negara Cina, mengatakan melalui video di Konferensi Keamanan Munich ketika ditanya apakah Bachelet akan memiliki akses tidak terbatas di Xinjiang, Sabtu, 19 Februari 2022.
Kelompok hak asasi manusia menuduh Cina melakukan pelanggaran besar-besaran terhadap Uighur dan kelompok minoritas lainnya, termasuk penyiksaan, kerja paksa dan penahanan satu juta orang di kamp-kamp interniran.
Cina mengatakan kamp-kamp itu adalah fasilitas pendidikan ulang dan pelatihan untuk memerangi ekstremisme agama. Mereka juga menyangkal adanya pelecehan.
Apa yang disebut kamp kerja paksa atau pendidikan sistematis semuanya bohong dan palsu, kata Wang. "Saya harap Anda dapat mempercayai pemerintah Cina, dan mempercayai apa yang dikatakan pemerintah Cina dan informasi yang telah kami rilis," katanya.
Reuters
