Bank Dunia Berupaya Salurkan Bantuan ke Afghanistan Tanpa Melalui Taliban

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Pekerja UNHCR menyerahkan bantuan uang tunai dalam bentuk mata uang dolar AS kepada penerima bantuan di pusat distribusi di pinggiran Kabul, Afghanistan, Kamis, 28 Oktober 2021. Hingga saat ini, pemerintahan baru di bawah Taliban belum dapat mengakses aset negara yang masih dibekukan di luar negeri. REUTERS/Zohra Bensemra

    Pekerja UNHCR menyerahkan bantuan uang tunai dalam bentuk mata uang dolar AS kepada penerima bantuan di pusat distribusi di pinggiran Kabul, Afghanistan, Kamis, 28 Oktober 2021. Hingga saat ini, pemerintahan baru di bawah Taliban belum dapat mengakses aset negara yang masih dibekukan di luar negeri. REUTERS/Zohra Bensemra

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia sedang menyelesaikan proposal untuk mengirimkan hingga US$500 juta (Rp7 triliun) dari dana bantuan Afghanistan yang dibekukan ke badan-badan kemanusiaan tanpa melalui Taliban, menurut orang-orang yang mengetahui rencana tersebut mengatakan kepada Reuters.

    Anggota dewan akan bertemu secara informal pada hari Selasa untuk membahas proposal, yang disepakati dalam beberapa pekan terakhir dengan pejabat AS dan PBB, untuk mengalihkan dana dari Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), yang memiliki total US$1,5 miliar (Rp21,5 triliun).

    39 juta orang Afghanistan menghadapi kejatuhan ekonomi, musim dingin kekurangan pangan, dan kemiskinan yang parah, tiga bulan setelah Taliban merebut kekuasaan sebagai pasukan AS terakhir menarik diri dari 20 tahun perang.

    Pakar Afghanistan mengatakan bantuan itu akan membantu, tetapi kesenjangan besar tetap ada, termasuk bagaimana memasukkan dana ke Afghanistan tanpa mengekspos lembaga keuangan yang terlibat sanksi AS dan kurangnya fokus pada pegawai pemerintahan Afghanistan, kata sumber tersebut, dikutip dari Reuters, 30 November 2021.

    Uang itu akan digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan yang mendesak di Afghanistan, di mana kurang dari 7% populasi telah divaksinasi terhadap virus corona, kata mereka.

    Untuk saat ini, dana itu tidak akan mencakup gaji guru dan pegawai pemerintah lainnya, sebuah kebijakan yang menurut para ahli dapat mempercepat runtuhnya sistem pendidikan publik, layanan kesehatan dan layanan sosial Afghanistan. Mereka memperingatkan bahwa ratusan ribu pekerja, yang tidak dibayar selama berbulan-bulan, dapat berhenti dair pekerjaan mereka dan bergabung dengan eksodus besar-besaran dari negara itu.

    Seorang wanita Afghanistan menerima uang dari seorang pekerja UNHCR di pusat distribusi di pinggiran Kabul, Afghanistan, Kamis, 28 Oktober 2021. Menurut juru bicara UNHCR, Babar Baloch, sekitar 9 juta warga Afghanistan hanya selangkah lagi dari kelaparan. REUTERS/Zohra Bensemra

    Bank Dunia tidak akan mengawasi dana setelah ditransfer ke Afghanistan, kata salah satu sumber yang mengetahui rencana tersebut. Seorang pejabat AS menekankan bahwa UNICEF dan lembaga penerima lainnya akan memiliki "kontrol dan kebijakan mereka sendiri."

    "Proposal tersebut meminta Bank Dunia untuk mentransfer uang itu ke PBB dan lembaga kemanusiaan lainnya, tanpa pengawasan atau pelaporan apa pun, tetapi tidak mengatakan apa pun tentang sektor keuangan, atau bagaimana uang itu akan masuk ke negara itu," kata sumber itu, menyebut sanksi AS sebagai kendala utama.

    Meski Departemen Keuangan AS telah memberikan surat yang meyakinkan bank bahwa mereka dapat memproses transaksi kemanusiaan, kekhawatiran tentang sanksi terus mencegah pengiriman bahkan pasokan dasar, termasuk makanan dan obat-obatan, tambah sumber itu.

    "Ini adalah pendekatan bumi hangus. Kami membuat negara ini menjadi debu," kata sumber itu.

    "Sanksi yang melumpuhkan dan kegagalan untuk menjamin pekerja sektor publik akan menciptakan lebih banyak pengungsi, lebih banyak keputusasaan, dan lebih banyak ekstremisme," katanya.

    Setiap keputusan untuk mengalihkan uang ARTF memerlukan persetujuan dari semua donaturnya, yang terbesar adalah Amerika Serikat.

    Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi bahwa AS bekerja dengan Bank Dunia dan donatur lain tentang cara menggunakan dana tersebut, termasuk kemungkinan membayar mereka yang bekerja di posisi penting seperti petugas kesehatan dan guru.

    "Pemerintah AS tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan kritis rakyat Afghanistan, terutama di sektor kesehatan, gizi, pendidikan, dan ketahanan pangan...tetapi bantuan internasional bukanlah senjata mujarab," kata juru bicara.

    Didirikan pada tahun 2002 dan dikelola oleh Bank Dunia, ARTF adalah sumber pembiayaan terbesar untuk anggaran sipil Afghanistan, yang lebih dari 70% didanai oleh bantuan asing.

    Bank Dunia menangguhkan pencairan setelah pengambilalihan Taliban. Pada saat yang sama, Washington berhenti memasok dolar AS ke negara itu dan membekukan sekitar US$9 miliar (Rp129 triliun) aset bank sentral Afghanistan dan menghentikan bantuan keuangan.

    Seorang juru bicara Bank Dunia mengonfirmasi bahwa staf dan anggota dewan eksekutif sedang menjajaki pengalihan dana ARTF ke badan-badan PBB untuk mendukung upaya kemanusiaan, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. PBB menolak berkomentar.

    Pekerjaan awal juga telah dilakukan pada potensi pertukaran dolar AS untuk Afghanistan untuk mengirimkan dana ke negara itu, tetapi rencana itu pada dasarnya hanya beberapa slide PowerPoint pada saat ini, kata salah satu sumber. Pendekatan itu akan menyetor dana ARTF ke rekening internasional lembaga swasta Afghanistan, yang akan mengucurkan mata uang afghani dari rekening bank Afghanistan mereka ke kelompok-kelompok kemanusiaan di Afghanistan, kata dua sumber.

    Pengiriman bantuan ini akan melewati Taliban, sehingga menghindari keterikatan dengan sanksi AS dan PBB, tetapi rencananya rumit dan belum teruji, dan bisa memakan waktu untuk diterapkan.

    Salah satu masalah utama adalah kurangnya mekanisme untuk memantau pencairan dana di Afghanistan untuk memastikan para pemimpin dan anggota Taliban tidak mengaksesnya, kata sumber ketiga.

    Dua mantan pejabat AS yang akrab dengan pertimbangan administrasi internal mengatakan beberapa pejabat AS berpendapat bahwa sanksi AS dan PBB terhadap para pemimpin Taliban melarang bantuan keuangan kepada siapa pun yang berafiliasi dengan pemerintah mereka.

    Baca juga: Taliban Minta Bantuan Uni Eropa Mengelola Bandara Kabul

    REUTERS


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.