TEMPO.CO, Jakarta - Militer mengambil alih pemerintahan di Sudan dengan menangkap perdana menteri hingga anggota kabinet. Militer menyatakan pemerintahan transisi berakhir meski aksi tersebut diwarnai dengan unjuk rasa masyarakat yang menolak pengambialihan secara paksa.
Jenderal tertinggi Sudan, Abdel Fattah al-Burhan mengumumkan keadaan darurat. Ia juga menyatakan militer perlu melindungi keselamatan dan keamanan negara serta membubarkan dewan telah dibubarkan.
“Kami menjamin angkatan bersenjata berkomitmen menyelesaikan transisi demokrasi sampai menyerahkan kepada pemerintah sipil terpilih,” ujar Burhan. Ia juga menetapkan pemilihan presiden akan dilakukan pada Juli 2023.
Tentara telah menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok ke lokasi yang dirahasiakan. Hamdok menolak mengeluarkan pernyataan untuk mendukung pengambilalihan kekuasaan oleh militer, menurut Kementerian Informasi.
Kementerian Informasi menyebut langkah Burhan adalah kudeta militer dan menyerukan perlawanan. Puluhan ribu orang disebut menentang pengambilalihan dan turun ke jalan. Para pengunjuk rasa berhadapan dengan tembakan senjata aparat di dekat markas militer di Khartoum. Sedikitnya 12 orang terluka dalam bentrokan.
Di kota kembar Khartoum dan Omdurman, pengunjuk rasa membarikade jalan-jalan dan meneriakkan dukungan terhadap pemerintahan sipil. Namun pemblokiran jaringan telepon dan internet membatasi para pengunjuk rasa untuk saling berkoordinasi.
"Kami akan mempertahankan demokrasi sampai akhir," kata seorang pengunjuk rasa, Iman Ahmed, 21 tahun.
"Burhan tidak bisa menipu kita. Ini kudeta militer," kata pemuda lain yang menyebut namanya Saleh.
Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok menjadi tahanan rumah setelah pasukan militer tak dikenal mengepung kediamannya pagi tadi, Senin, 25 Oktober 2021. Informasi itu dilansir jaringan televisi Al Hadath.
Penahanan PM Sudan Abdallah Hamdok tak lama setelah pihak militer menangkap sejumlah pejabat negara.
Nasib Sudan berada di ujung tanduk sejak kudeta yang gagal bulan lalu. Pemerintah menyatakan berhasil menggagalkan kudeta, yang diduga digerakkan loyalis mantan Presiden Omar al-Bashir, Selasa, 21 September 2021.
Pemimpin Sudan sebelumnya, Omar al-Bashir digulingkan setelah berbulan-bulan terjadi unjuk rasa di jalanan pada 2019. Usai al-Bashir turun, terjadi transisi politik.
Baca: Perdana Menteri Sudan Ditahan Usai Rumah Dikepung Militer
REUTERS
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
