Menteri Luar Negeri Malaysia dan Retno Marsudi Bahas Perlindungan WNI

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Syaifuddin pada Senin, 18 Oktober 2021. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri RI

    Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Syaifuddin pada Senin, 18 Oktober 2021. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri RI

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyentil permasalahan perlindungan WNI saat melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah, Senin, 18 Oktober 2021. Isu pelindungan WNI selalu menjadi salah satu isu utama yang selalu dibahas dengan Menteri Luar Negeri Malaysia.

    “Saya masih ingat di awal pandemi kita banyak sekali melakukan kerja sama antara lain dalam distribusi bantuan logistik kepada WNI yang terdampak pandemi yang tentunya bukan sesuatu yang mudah dilakukan pada saat itu,” kata Retno.

    Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Syaifuddin pada Senin, 18 Oktober 2021. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri RI

    Sejauh ini, atas kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dengan WNI di Malaysia, dan dengan diberikan fasilitasi dari otoritas di Malaysia, Indonesia dapat mendistribusikan lebih dari 687.496 paket bantuan sembako maupun bantuan lainnya kepada WNI di Malaysia.

    Retno dalam pertemuan itu, menyampaikan apresiasi pada Malaysia atas penanganan repatriasi WNI untuk kembali ke Indonesia. Indonesia sebelumnya meminta pada Malaysia agar kerja sama dan kemudahan dapat diberikan dalam pelaksanaan program rekalibrasi dan deportasi dari pusat-pusat detensi imigrasi Malaysia dengan terus mempertimbangkan faktor kesehatan di tengah situasi pandemi.

    Dalam kesempatan tersebut, Retno juga menekankan pentingnya untuk segera menyelesaikan MoU Penempatan dan Pelindungan Pekerja Domestik Indonesia di Malaysia. Mekanisme perekrutan “One Channel System” penting untuk meningkatkan pengawasan bersama dalam proses penempatan, memastikan akurasi data PMI sektor domestik di Malaysia, dan mencegah potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),

    Baca juga: Menlu RI: Junta Myanmar Tak Perlu Dilibatkan KTT ASEAN sampai Demokrasi Pulih

    Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sembilan Hakim MK Terbelah dalam Putusan Uji Materil UU Cipta Kerja

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Ada dissenting opinion.