TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia mengusulkan Junta Myanmar tidak perlu dilibatkan dalam KTT ASEAN pada 26-28 Oktober 2021 sampai negeri itu memulihkan demokrasi.
“Indonesia mengusulkan partisipasi Myanmar di KTT tidak harus diwakili di tingkat politik sampai Myanmar memulihkan demokrasi melalui proses inklusif,” kata Menlu Retno melalui Twitter.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pertemuan darurat para Menlu ASEAN yang dilaksanakan secara virtual, Jumat malam, 15 Oktober 2021, yang antara lain membahas pengecualian keikutsertaan pemimpin junta Myanmar dalam KTT ASEAN, mengingat krisis politik yang belum terselesaikan di negara itu.
Dalam pertemuan tersebut, Retno juga menggarisbawahi tidak adanya kemajuan berarti dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN dan Junta Myanmar untuk membantu menyelesaikan krisis di negeri itu.
Konsensus itu mencakup di antaranya dialog dengan semua pihak, akses kemanusiaan, dan penghentian semua tindakan kekerasan.
Malaysia, Filipina, dan Singapura juga menyatakan dukungan agar pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak disertakan dalam pertemuan puncak ASEAN, demikian dilaporkan Antara, Sabtu, 16 Oktober 2021.
Sementara itu, Thailand menyuarakan sikap yang lebih bernada damai dengan menyatakan bahwa Thailand memandang Myanmar sebagai anggota keluarga ASEAN.
Pengecualian terhadap Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN akan menjadi langkah besar bagi perhimpunan, yang memiliki kebijakan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan telah lama tidak menggunakan sanksi atau tindakan keras lain untuk mengisolasi Myanmar.
Meskipun tidak secara resmi diakui sebagai pemimpin ASEAN, Min Aung Hlaing diundang ke pertemuan para pemimpin pada April lalu ketika Konsensus Lima Poin disepakati.
Kehadiran jenderal militer itu membuat marah anggota pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dalam kudeta 1 Februari 2021.
