Islandia Bakal Punya Parlemen Mayoritas Perempuan Pertama di Eropa

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Islandia Katrin Jakobsdottir menghadiri konferensi pers di Oslo, Norwegia 3 Februari 2020. [NTB Scanpix/Ole Berg-Rusten via REUTERS/File Photo]

    Perdana Menteri Islandia Katrin Jakobsdottir menghadiri konferensi pers di Oslo, Norwegia 3 Februari 2020. [NTB Scanpix/Ole Berg-Rusten via REUTERS/File Photo]

    TEMPO.CO, Jakarta - Islandia tampaknya telah memilih parlemen mayoritas perempuan tetapi penghitungan ulang suara pada Ahad menunjukkan masih akan ada lebih banyak laki-laki daripada perempuan di kamar parlemen itu, televisi pemerintah RUV melaporkan.

    Tiga puluh perempuan terpilih menjadi anggota parlemen dengan 63 kursi dalam pemilihan hari Sabtu, naik dari 24 dalam pemilihan sebelumnya. Hasil sebelumnya sebelum penghitungan ulang pada Minggu malam menunjukkan 33 perempuan terpilih, dikutip dari Reuters, 27 September 2021.

    Komisi Pemilihan Nasional Islandia belum mempublikasikan hasilnya di situs webnya dan tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

    Hanya tiga negara: Rwanda, Kuba dan Nikaragua, yang memiliki lebih banyak perempuan daripada laki-laki di parlemen, sementara Meksiko dan Uni Emirat Arab terbagi 50/50 antara legislator perempuan dan pria, menurut data dari Inter-Parliamentary Union.

    Di Eropa, Swedia dan Finlandia masing-masing memiliki 47% dan 46% keterwakilan perempuan di parlemen.

    Islandia, sebuah pulau Atlantik Utara berpenduduk 371.000 orang, menduduki peringkat negara paling setara gender di dunia selama 12 tahun berturut-turut dalam laporan World Economic Forum (WEF) yang dirilis pada Maret.

    Jajak pendapat memperkirakan koalisi pemerintahan akan gagal mencapai mayoritas, tetapi lonjakan dukungan untuk Partai Progresif kanan-tengah, yang memenangkan lima kursi lebih banyak daripada tahun 2017, mendorong jumlah total koalisi menjadi 37 kursi, menurut RUV.

    Anggota pemerintahan saat ini, yang terdiri dari Gerakan Kiri-Hijau Perdana Menteri Katrin Jakobsdottir, Partai Kemerdekaan yang konservatif dan Partai Progresif, mengatakan sebelum pemilihan mereka akan merundingkan kerja sama lanjutan jika mereka mempertahankan kursi mayoritas.

    Presiden Gudni Johannesson mengatakan dia tidak akan menyerahkan mandat untuk membentuk pemerintahan baru kepada pihak mana pun, tetapi akan menunggu pembicaraan koalisi di antara ketiga partai tersebut.

    Partai Kemerdekaan tetap yang terbesar di parlemen dengan 16 kursi, tidak berubah dari pemilihan terakhir. Pemimpin partai dan mantan Perdana Menteri Bjarni Benediktsson mengatakan dia optimistis ketiga partai dapat membentuk koalisi dan dia tidak akan menuntut untuk memimpin pemerintahan baru, RUV melaporkan.

    Partai Kiri-Hijau mendapat delapan kursi, turun dari 11 kursi pada pemilu 2017, meskipun dua anggota parlemen meninggalkan partai tak lama setelah pemilu Islandia terakhir.

    Baca juga: Riset: Perempuan di Pemerintahan Membuat Populasi Lebih Sehat

    REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ramai Tagar #PercumaLaporPolisi

    Kepolisian RI tengah dibanjiri kritik dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, hingga ada tagar #PercumaLaporPolisi.