Syarat Sertifikat Vaksin Diperluas di Italia, Jerman Anggap seperti Nazi

Perusahaan Jerman tidak diberi hak untuk mengetahui apakah karyawan mereka sudah divaksin untuk melawan COVID-19, kata Menteri Tenaga Kerja Hubertus Heil, Rabu (1/9/2021).

Heil mengatakan permintaan soal status vaksinasi karyawan bisa saja dilakukan di tempat-tempat yang berisiko.

Banyak negara mengharuskan vaksinasi di sejumlah sektor, seperti kesehatan dan pelayanan umum. Beberapa perusahaan, khususnya di Amerika Serikat, telah mewajibkan karyawan mereka menjalani imunisasi.

Namun Jerman memiliki undang-undang kerahasiaan data pribadi yang ketat karena tidak ingin mengulangi sejarah kelam selama diperintah Nazi dan Komunis ketika negara mengawasi rakyatnya.

Itu berarti perusahaan tak memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait kesehatan karyawan mereka.

Sektor bisnis Jerman minta diberi izin untuk menanyakan pekerja soal vaksinasi.

Pemerintah juga tengah berusaha agar lebih banyak penduduk menerima vaksin ketika kasus infeksi meningkat.

Hampir 61 persen populasi Jerman telah divaksin lengkap dan 65 persen sudah menerima setidaknya satu dosis.

Kabinet pada Rabu sepakat untuk mengharuskan perusahaan mengizinkan karyawan mereka libur untuk menjalani vaksinasi.

Heil mengatakan pada stasiun TV ARD dia memahami bahwa banyak karyawan juga ingin mengetahui status vaksinasi rekan kerja mereka, namun hukum Jerman membuat mereka tak bisa menanyakan informasi itu.

"Data kesehatan karyawan sangat sensitif," kata Menteri Kehakiman Christine Lambrecht pada kelompok media Funke.

Namun dia menambahkan bahwa memberi hak kepada pemberi kerja untuk mengetahui informasi itu dimungkinkan di tempat-tempat kerja yang sangat berisiko.

Heil mengatakan solusi yang pragmatis diperlukan, misalnya di rumah sakit atau penjara.

Jerman melaporkan 13.351 kasus baru dan 23 kematian pada Rabu, menambah kasus menjadi 3,9 juta lebih dan 92.223 kematian.

• Sebelumnya
• 1
• 2