Kongres AS Minta Hilton Tidak Ikut Proyek Hotel di Bekas Tanah Masjid Xinjiang

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah komisi kongres bipartisan Amerika Serikat telah meminta Hilton Worldwide untuk tidak mengizinkan namanya dikaitkan dengan proyek hotel di lokasi sebuah masjid yang dibuldoser oleh pihak berwenang di wilayah Xinjiang, Cina, di mana AS mengatakan minoritas Muslim telah menjadi korban genosida.

Dalam sebuah surat pada Kamis kepada Christopher Nassetta, presiden dan CEO Hilton Worldwide Holdings Inc, Senator Demokrat Jeff Merkley dan anggota DPR Jim McGovern menyuarakan keprihatinan tentang laporan bahwa sebuah hotel Hampton by Hilton sedang dibangun di lokasi masjid yang dihancurkan pada 2018 di Prefektur Hotan, Xinjiang.

"Situs ini merupakan simbol dari kampanye pemerintah Cina untuk menghancurkan situs-situs keagamaan dan budaya Uighur secara luas di XUAR (Xinjiang Uyghur Autonomous Region) dan upaya resmi untuk memberantas praktik agama dan budaya Uighur," kata surat itu.

Menurut laporan Reuters, 30 Juli 2021, surat itu ditandatangani bersama oleh Komisi Eksekutif Kongres untuk Cina dari Partai Republik, Senator Marco Rubio dan anggota DPR Jim Smith.

Hilton Worldwide berkomentar perihal surat itu.

Surat itu mengatakan penghancuran situs agama dan budaya Uighur telah berkontribusi pada tekad pemerintah AS bahwa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sedang dilakukan terhadap Muslim di Xinjiang.

"Hilton seharusnya tidak membiarkan namanya digunakan untuk mengabadikan dan mempromosikan penghapusan budaya dan penindasan jutaan orang Uighur yang tinggal di XUAR," katanya.

Dewan Hubungan Amerika-Islam, organisasi advokasi Muslim terbesar AS, minggu ini meminta pemegang saham Hilton untuk mencari rincian tentang rencana hotel, yang diungkapkan pada bulan Juni oleh British Daily Telegraph.

Daily Telegraph mengutip Hilton yang mengatakan bahwa hotel itu adalah pengembangan waralaba yang diawasi oleh sebuah perusahaan Cina, Huan Peng Hotel Management, yang mengatakan telah membeli tanah itu sebagai tanah kosong melalui lelang publik.

Perusahaan itu menambahkan bahwa mereka akan mematuhi sepenuhnya semua undang-undang setempat, otoritas, dan standar pengembangan merek Hilton.

Menurut penelitian CECC, pihak berwenang di Xinjiang menghancurkan atau merusak sekitar 16.000 masjid dan lebih dari setengah situs keagamaan lainnya di kawasan itu seperti tempat suci dan kuburan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Senat Amerika Serikat Loloskan RUU yang Akan Melarang Impor dari Xinjiang

REUTERS