TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Senat Amerika Serikat pada Rabu, 14 Juli 2021, untuk meloloskan perundang-undangan larangan mengimpor produk-produk dari wilayah Xinjiang, Cina, telah menambah tekankan pada Beijing. Sepekan sebelumnya, komite bidang hubungan luar negeri parlemen Inggris, mendesak London agar mengambil langkah lebih tegas atas perlakuan Cina pada kelompok minoritas.
Diantara tindakan tegas yang diusulkan komite itu adalah memboikot Olimpiade musim dingin dan melarang perdagangan kapas.
Komite bidang hubungan luar negeri parlemen Inggris pada Rabu, 7 Juli 2021, merekomendasikan agar dilakukan eksplorasi kelayakan dan pembuktian di pengadilan kriminal internasional atas tuduhan kejahatan terhadap etnis Uighur dan kelompok lainnya di wilayah Xinjiang, Cina.
Sedangkan di Amerika Serikat, perundang-undangan yang baru diloloskan Senat pada 14 Juli 2021, diberi nama Uyghur Forced Labor Prevention Act. Undang-undang itu akan menciptakan ‘praduga yang dapat dibantah’ terhadap barang-barang yang dibuat di Xinjiang dan diduga dibuat oleh para buruh kerja paksa, kecuali ada bantahan dari otoritas lain di Amerika Serikat.
Uyghur Forced Labor Prevention Act diloloskan dengan suara bulat. Kebijakan ini akan memberikan beban pada para importir untuk membuktikan produk impor mereka. Aturan yang berlaku sekarang adalah tidak boleh mengimpor produk yang ada bukti masuk akal pada dugaan kerja paksa.
Perundang-undangan tersebut sekarang harus perlu disahkan oleh DPR sebelum diserahkan ke Gedung Putih untuk ditanda-tangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Belum diketahui pasti kapan perundang-undangan tersebut akan berlaku.
Senat dari Partai Republik Marco Rubio telah menyerukan kepada DPR Amerika Serikat agar segera bertindak. Sebab pihaknya tidak akan menutup mata terhadap kejahatan kemanusiaan dan tidak akan mengizinkan perusahaan mendapat keuntungan dari pelanggaran yang mengerikan.
“Tidak boleh ada perusahaan Amerika Serikat yang mengambil untung dari pelanggaran ini. Tidak boleh ada konsumen Amerika, yang secara tidak sengaja membeli produk dari tenaga kerja perbudakan,” kata Rubio.
Baca juga: Komisioner HAM untuk PBB Ingin Periksa Kondisi Uighur di Xinjiang Tahun Ini
Sumber: Reuters | al-Jazeera
