Negara-negara Eropa Stop Memberi Hadiah Bagi yang Ikut Vaksinasi COVID-19

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Turis bertepuk tangan untuk musisi saat Menara Eiffel Paris yang ikonik dibuka kembali untuk turis sejak ditutup pada akhir Oktober 2020 selama lockdown COVID-19 nasional kedua, di Paris, Prancis, 16 Juli 2021. [REUTERS/Pascal Rossignol]

    Turis bertepuk tangan untuk musisi saat Menara Eiffel Paris yang ikonik dibuka kembali untuk turis sejak ditutup pada akhir Oktober 2020 selama lockdown COVID-19 nasional kedua, di Paris, Prancis, 16 Juli 2021. [REUTERS/Pascal Rossignol]

    TEMPO.CO, Jakarta - Negara-negara Eropa memutuskan untuk tidak lagi mengandalkan insentif atau hadiah demi membujuk warga untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Melihat kian daruratnya ancaman varian Delta COVID-19, akhirnya hukuman dan aturan ketatlah yang diandalkan mereka. Padahal, sebelumnya, negara-negara Eropa sempat memberikan hadiah daging, paket data, hingga voucher belanja.

    Prancis, misalnya, baru saja mengesahkan undang-undang yang mewajibkan Paspor Kesehatan sebagai syarat untuk bisa makan di restoran, minum di bar, ataupun melakukan perjalanan jauh. Paspor Kesehatan tersebut mencantumkan keterangan tes PCR dan vaksinasi COVID-19.

    "Kami akan memberlakukan aturan ini seluas mungkin untuk memaksa warga mengikuti vaksinasi COVID-19," ujar Presiden Prancis Emmanuel Macron ketika memperkenalkan rancangan Paspor Kesehatan di tengah Juli, dikutip dari CNN.

    Tidak berhenti di situ, Prancis juga akan mewajibkan pekerja kesehatan untuk divaksin COVID-19. Hal itu akan berlaku per 15 September nanti. Prancis tidak menutup kemungkinan kebijakan itu diperluas untuk pekerja-pekerja sektor lainnya di wilayah yang paling terdampak COVID-19.

    Dibanding Prancis, Yunani sama tegasnya. Sejak pertengahan Juli kemarin, mereka menegaskan bahwa restoran, bar, kafe, ataupun bioskop tidak boleh menerima siapapun yang belum divaksin. Mereka juga mewajibkan petugas medis untuk menerima vaksinasi COVID-19.

    Fiammetta, 10 tahun, bermain dengan kambing milik ayahnya sambil mengikuti belajar online di pegunungan di Caldes, Italia utara, 20 Maret 2021. Sekolah-sekolah Italia ditutup selama beberapa minggu karena meningkatnya jumlah infeksi virus Covid-19. Martina Valentini - Val di Sole press office/ Handout via REUTERS

    Di Italia, kebijakan serupa akan berlaku mulai Kamis ini. Pemerintah Italia meminta Paspor Kesehatan ditunjukkan sebelum warga ingin mengakses ruang publik yang bersifat indoor.

    "Pesan yang ingin kami sampaikan adalah, vaksinasi, vaksinasi, dan vaksinasi," ujar Kementerian Kesehatan Italia dalam keterangan persnya.

    Langkah-langkah tegas tersebut telah menimbulkan protes dari warga. Mereka menganggap pemerintahan negara-negara Eropa bertindak berlebihan. Salah satu unjuk rasa terjadi di Prancis pada pekan lalu. Sebanyak 160 ribu orang turun ke jalan, meminta Pemerintah Prancis mencabut kebijakan pengendalian COVID-19 buatannya.

    "Akan menarik untuk melihat bagaimana Paspor Kesehatan COVID-19 diimplementasikan ke depannya. Awal tahun lalu, tidak terbayang negara-negara barat akan menerapkan lockdown," ujar Oliver Watson, peneliti transmisi COVID-19 dari Imperial College London. Watson mengaku belum yakin kebijakan tegas akan mampu mempercepat kampanye vaksinasi yang melamban.

    Warga Prancis yang terlibat dalam unjuk rasa, Axel Miaka Mia, menyatakan dirinya menentang kebijakan yang memaksa warga untuk divaksin. Menurut, apa yang dilakukan Prancis seperti memaksakan skenario bahwa normalitas hanya akan dicapai apabila warga mau divaksin. Mia mengatakan dirinya tidak mau divaksin dulu, tapi akan tetap patuh prokes.

    Terlepas adanya pertentangan dari warga, langkah tegas yang diambil memberikan dampak. Menurut portal vaksinasi COVID-19 Doctolib, angka vaksinasi meningkat 3,7 juta sejak Prancis berniat mengesahkan kebijakan Paspor Kesehatan COVID-19.

    Baca juga: Warga Prancis Tolak Pembatasan Sosial Hingga Bentrok dengan Polisi

    CNN | ISTMAN MP



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.