Warga Prancis Tolak Pembatasan Sosial Hingga Bentrok dengan Polisi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Prancis berunjuk rasa pada 17 Juli 2021, minta agar imunisasi vaksin virus corona jangan dijadikan kewajiban. Sumber: Reuters

    Warga Prancis berunjuk rasa pada 17 Juli 2021, minta agar imunisasi vaksin virus corona jangan dijadikan kewajiban. Sumber: Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah warga Prancis menggelar unjuk rasa menolak pembatasan kegiatan dan kewajiban vaksinasi Covid-19 untuk membendung laju penyebaran virus corona.

    Seperti dikutip dari Reuters, polisi berusaha mendorong mundur para demonstran di dekat stasiun kereta api Gare Saint-Lazare di Paris. Kericuhan terjadi setelah pengunjuk rasa menabrak sepeda motor polisi yang dikendarai oleh dua petugas.

    Dalam gambar yang ditayangkan di stasiun televisi lokal, gambar-gambar menunjukkan polisi berjaga di sekitar jalan di Paris. Bentrokan antara polisi dan demonstran juga pecah di jalan raya Champs-Elysees, di mana gas air mata ditembakkan dan lalu lintas dihentikan.

    Dalam protes di wilayah Paris Barat, demonstran yang didukung partai oposisi menentang kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menghentikan penyebaran virus corona. Mereka membawa spanduk bertuliskan hentikan kediktatoran.

    Di seluruh Prancis, protes terjadi di kota-kota termasuk Marseille, Montpellier, Nantes dan Toulouse.

    Seorang pejabat kementerian dalam negeri Prancis mengatakan 161.000 orang telah berdemonstrasi di seluruh negeri pada Sabtu. Jumlah demonstran bertambah dibandingkan sepekan sebelumnya 114.000 orang.

    Protes digelar menjelang dilakukannya pengambilan suara anggota parlemen Prancis tentang RUU yang bertujuan menyiapkan izin kesehatan dan vaksinasi wajib bagi petugas kesehatan.

    Baca: Bankir Prancis Mogok Makan di Olimpiade Tokyo, Rebutan Anak dengan Istri


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.