Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Trump Organization dan Kepala Keuangannya Didakwa Penipuan Pajak

image-gnews
Kepala keuangan Trump Organization Allen Weisselberg keluar setelah sidang dakwaan di Mahkamah Agung Negara Bagian New York di wilayah Manhattan, New York City, New York, AS, 1 Juli 2021. [REUTERS/Brendan McDermid]
Kepala keuangan Trump Organization Allen Weisselberg keluar setelah sidang dakwaan di Mahkamah Agung Negara Bagian New York di wilayah Manhattan, New York City, New York, AS, 1 Juli 2021. [REUTERS/Brendan McDermid]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Donald Trump, Trump Organization, dan kepala keuangannya mengaku tidak bersalah pada hari Kamis setelah jaksa New York menuduh mereka melakukan penipuan pajak dalam penyelidikan terhadap bisnis mantan presiden AS.

Dakwaan terhadap Trump Organization dan kepala keuangannya Allen Weisselberg adalah yang pertama dalam hampir tiga tahun penyelidikan oleh Jaksa Distrik Manhattan Cyrus Vance, yang bergabung dengan Jaksa Agung New York Letitia James pada bulan Mei, menurut laporan Reuters, 2 Juli 2021.

Dakwaan itu dapat merusak hubungan Trump Organization dengan bank dan mitra bisnis, dan memperumit masa depan politik Trump ketika Donald Trump mau mencalonkan lagi dalam pilpres 2024.

Trump sendiri belum didakwa dan mengatakan penyelidikan terhadap Trump Organization adalah "perburuan penyihir". Jaksa Vance dan James adalah Demokrat.

Jaksa Distrik Manhattan Cyrus Vance Jr. tiba di Kantor Kejaksaan Distrik di wilayah Manhattan, New York City, New York, AS, 1 Juli 2021. [REUTERS/Angus Mordant]

Jaksa menuduh Trump Organization dan Weisselberg sejak 2005 telah menipu otoritas pajak dengan memberikan keuntungan di luar pembukuan kepada eksekutif perusahaan.

Weisselberg, 73 tahun, didakwa menyembunyikan pendapatan US$1,76 juta Rp25,6 miliar), termasuk sewa apartemen Manhattan, pembayaran sewa untuk dua kendaraan Mercedes-Benz dan uang sekolah untuk anggota keluarga, dengan Trump menandatangani cek untuk uang sekolah itu sendiri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jaksa mengatakan ini memungkinkan Weisselberg, yang telah bekerja untuk Trump selama sekitar 48 tahun, untuk menghindari pajak sekitar US$900.000 (Rp13 miliar) dan mengumpulkan US$133.000 (Rp1,9 miliar) dalam pengembalian uang yang tidak pantas dia terima.

"Terus terang, ini adalah skema pembayaran ilegal yang luas dan berani," kata Asisten Jaksa Wilayah Carey Dunne pada dakwaan para terdakwa di Pengadilan Kriminal Manhattan. "Ini bukan praktik standar dalam komunitas bisnis, juga bukan tindakan seorang karyawan yang nakal atau terisolasi."

15 dakwaan menuduh para terdakwa dengan skema penipuan, penipuan pajak, dan pemalsuan dokumen bisnis.

Weisselberg juga didakwa dengan pencurian besar, yang membawa hukuman penjara maksimum 15 tahun. Trump Organization dapat menghadapi denda dan hukuman lain jika terbukti bersalah.

Baca juga: Donald Trump Beri Sinyal Kemungkinan Maju di Pilpres AS 2024

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

Terkini: Presiden Joko Widodo atau Jokowi kumpulkan menteri untuk bahas nasib industri tekstil yang terpuruk. PT Sritex dikabarkan bangkrut.


Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

10 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai harus menaikkan rasio pajak hingga 12 persen agar bisa merealisasikan seluruh janji politiknya.


Joe Biden Vs Donald Trump, Begini Aturan Debat Capres AS 2024

14 jam lalu

Gambar kombinasi yang menunjukkan Presiden AS Joe Biden dan kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump. REUTERS/Kevin Lamarque dan Elizabeth Frantz/File Foto
Joe Biden Vs Donald Trump, Begini Aturan Debat Capres AS 2024

Joe Biden Vs Donald Trump akan lakukan debat capres AS 2024 pada 27 Juni 2024 waktu setempat. Apa saja aturannya?


Kampanye Donald Trump untuk Jadi Presiden Amerika Serikat Janjikan Green Card Bagi Mahasiswa Asing, Apa Itu?

1 hari lalu

Mantan Presiden AS Donald Trump menghadiri persidangan dirinya, Trump Organization, dan pihak lain dalam kasus penipuan perdata yang diajukan oleh Jaksa Agung negara bagian Letitia James, di gedung pengadilan Manhattan, di New York City, AS, 2 Oktober 2023. Jaksa Agung Letitia James menuntut denda setidaknya 250 juta dollar AS, larangan permanen terhadap Trump dan putranya Donald Jr dan Eric menjalankan bisnis di New York, serta larangan real estate komersial selama lima tahun terhadap Trump dan Trump Organization. REUTERS/Brendan McDermid/Pool
Kampanye Donald Trump untuk Jadi Presiden Amerika Serikat Janjikan Green Card Bagi Mahasiswa Asing, Apa Itu?

Penjelasan Green Card yang dijanjikan Donald Trump kepada mahasiswa asing menjadi isu dalam kontestasi pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024.


Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp24,99 Triliun per Mei 2024

2 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp24,99 Triliun per Mei 2024

Penerimaan pajak kripto per Mei 2024 dilaporkan mencapai Rp746,16 miliar.


Top 3 Dunia; Donald Trump Usulkan Mahasiswa Asing Dapat Green Card dan Jumlah Jamaah Haji 2024 yang Wafat Naik

3 hari lalu

Seorang pendukung Presiden AS Donald Trump memegang poster
Top 3 Dunia; Donald Trump Usulkan Mahasiswa Asing Dapat Green Card dan Jumlah Jamaah Haji 2024 yang Wafat Naik

Top 3 dunia pada 21 Juni 2024, diurutan pertama berita tentang Donald Trump menyebut mahasiswa asing lulusan Amerika Serikat bisa dapat green card


Kemendag Bakal Kenakan Pajak Tinggi untuk Keramik Impor

4 hari lalu

Warga melintas di depan etalase toko keramik di kawasan sentra kerajinan keramik Dinoyo, Malang, Jawa Timur, Kamis (18/10). Maraknya keramik impor yang masuk ke pasar Indonesia menyebabkan permintaan untuk keramik lokal menurun. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Kemendag Bakal Kenakan Pajak Tinggi untuk Keramik Impor

Kementerian Perdagangan bakal kenakan pajak tinggi untuk keramik impor. Diklaim untuk menjaga harga keramik dalam negeri.


Trump Janjikan Mahasiswa Asing yang Lulus dari Kampus AS akan Peroleh Green Card

4 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump. REUTERS/Brendan McDermid
Trump Janjikan Mahasiswa Asing yang Lulus dari Kampus AS akan Peroleh Green Card

Donald Trump mengatakan bahwa mahasiswa asing yang lulus dari perguruan tinggi AS harus mendapatkan green card untuk tinggal di negara itu


Parlemen Filipina akan Selidiki Operasi Propaganda Anti-vaksin Cina oleh Pentagon

4 hari lalu

Petugas kesehatan menyandikan informasi dan menyiapkan vaksin melawan virus corona (COVID-19) di lokasi vaksinasi keliling di Taguig, Metro Manila, Filipina, 21 Mei 2021. REUTERS/Lisa Marie David
Parlemen Filipina akan Selidiki Operasi Propaganda Anti-vaksin Cina oleh Pentagon

Pentagon menjalankan kampanye propaganda pada 2020- 2021 untuk merendahkan vaksin Sinovac dari Cina di Filipina dan negara lain


Sederet Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP

5 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Sederet Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP

Sederet risiko yang bakal ditanggung wajib pajak bila tidak segera memadankan NIK dan NPWP.