Polisi Periksa Wakil Ketua DPR Malaysia Karena Pesta Durian Saat Lockdown

TEMPO.CO, - Kepolisian Malaysia menyelidiki Wakil Ketua DPR Malaysia Mohd Rashid Hasnon karena diduga pesta durian saat karantina wilayah atau lockdown Covid-19 berlaku. Peristiwa ini terungkap karena video saat Hasnon menikmati durian viral di media sosial.

Polisi mengatakan mereka akan memanggil Rashid dan orang lain yang ada dalam video tersebut untuk dimintai keterangan. Video berdurasi 14 detik yang viral sejak kemarin itu menunjukkan Mohd Rashid bersama sekelompok besar orang menghadiri pesta durian di sebuah perkebunan durian di Batu Pahat. Peristiwa itu disebutkan berlangsung pada 27 Juni.

Hasnon sempat mengatakan pesta durian itu berlangsung tahun lalu sebelum kebijakan peeintah kontrol gerakan (MCO) diberlakukan. Belakangan dia mengakui kalau peristiwa itu terjadi saat ia berkunjung ke sebuah peternakan durian untuk mendengarkan keluhan para petani kecil durian yang terkena dampak lockdown.

“Kebetulan pada hari itu ada kunjungan kerja Menteri Zuraidah Kamaruddin (Menteri Perumahan Rakyat Malaysia) ke daerah itu. Kami kira sudah sepantasnya memberikan hadiah durian kepada rombongan menteri untuk dibawa pulang,” kata Rashid dalam keterangan dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 30 Juni 2021.

Usai kunjungan menteri, wakil ketua DPR itu mengatakan dirinya diundang ke kebun durian untuk mendengarkan permasalahan yang dilontarkan para petani dan membahas langkah apa yang akan diambil selanjutnya.

Di kebun, dia diajak mencicipi durian sambil berdiskusi dengan para petani tentang jenis bantuan yang bisa diberikan kepada mereka, menurut pernyataan itu.

Di bawah langkah-langkah MCO Malaysia saat ini yang bertujuan untuk membatasi penyebaran COVID-19, tidak ada pertemuan yang diizinkan. Sejak video itu menjadi viral, polisi Batu Pahat mengkonfirmasi pada hari Selasa bahwa penyelidikan telah dimulai pada Mohd Rashid, yang juga seorang anggota parlemen untuk daerah tersebut.

Baca juga: Perpanjang Lockdown, Malaysia Siapkan Stimulus Rp521 Triliun untuk Bantu Rakyat

Sumber: CHANNEL NEWS ASIA