Australia Batalkan Dua Kesepakatan One Belt One Road dengan Cina

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota staf mengobrol saat mereka mempersiapkan seminar kerja sama bilateral Australia Cina dalam bidang sumber daya dan infrastruktur di Australia Barat, di Beijing, 23 Juli 2009. [REUTERS / Jason Lee]

    Anggota staf mengobrol saat mereka mempersiapkan seminar kerja sama bilateral Australia Cina dalam bidang sumber daya dan infrastruktur di Australia Barat, di Beijing, 23 Juli 2009. [REUTERS / Jason Lee]

    TEMPO.CO, Jakarta - Australia pada Rabu membatalkan dua kesepakatan Belt and Road Initiative atau yang dikenal One Belt One Road (OBOR) yang diprakarsai oleh Cina.

    Pembatalan dua kesepakatan negara bagian Victoria dengan OBOR menandai ketegangan lebih lanjut hubungan bilateral yang sudah rusak.

    Di bawah aturan baru di Australia, Menteri Luar Negeri Marise Payne memiliki wewenang untuk meninjau kesepakatan yang dicapai dengan negara lain oleh negara bagian dan universitas di Australia.

    Payne mengatakan dia telah memutuskan untuk membatalkan empat kesepakatan, termasuk dua yang disetujui Victoria dengan Cina, pada 2018 dan 2019, atas kerja sama dengan Belt and Road Initiative, skema perdagangan dan infrastruktur khas Presiden Cina Xi Jinping.

    "Saya menganggap empat kesepakatan ini tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia atau merugikan hubungan luar negeri kita," kata Payne, dikutip dari Reuters, 22 April 2021.

    Kedutaan Besar Cina di Australia marah dan menentang pembatalan tersebut pada Rabu malam.

    "Ini adalah langkah tidak masuk akal dan provokatif lainnya yang diambil oleh pihak Australia terhadap Cina," kata Kedubes Cina untuk Australia. "Ini lebih jauh menunjukkan bahwa pemerintah Australia tidak memiliki kesungguhan dalam meningkatkan hubungan Cina-Australia."

    Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara selama konferensi pers bersama yang diadakan dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di Admiralty House di Sydney, Australia, 28 Februari 2020. [REUTERS / Loren Elliott / File Foto]

    Hubungan bilateral tegang sejak 2018 ketika Australia menjadi negara pertama yang secara terbuka melarang raksasa teknologi Cina Huawei dari jaringan 5G-nya. Hubungan memburuk tahun lalu ketika Canberra menyerukan penyelidikan independen tentang asal-usul wabah virus corona.

    "Langkah terbaru Australia pasti akan membawa kerusakan lebih lanjut pada hubungan bilateral, dan hanya akan merugikan Australia sendiri," kata kedutaan besar Cina.

    Parlemen federal Australia memberikan hak veto atas kesepakatan asing oleh negara bagian pada Desember, di tengah pertengkaran diplomatik yang semakin dalam dengan Cina, yang telah memberlakukan serangkaian sanksi perdagangan terhadap ekspor Australia mulai dari anggur hingga batu bara.

    Perdana Menteri Liberal Scott Morrison dan pendahulunya Malcolm Turnbull telah menolak untuk menyetujui MOU tingkat negara dengan China on the Belt and Road Initiative.

    Tetapi Perdana Menteri Negara Bagian Victoria Dan Andrews, dari Partai Buruh, menandatangani perjanjian dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cina untuk mempromosikan inisiatif OBOR pada 2018 dan 2019.

    Beberapa negara khawatir pinjaman skema Belt and Road dapat menyebabkan perangkap utang di negara-negara berkembang, termasuk wilayah kepulauan Pasifik.

    Pemerintah Scott Morrison telah membantah bahwa hak veto barunya ditujukan ke Cina, mitra dagang terbesar Australia dan sumber terbesar mahasiswa universitas luar negeri sebelum pandemi.

    Marise Payne mengatakan negara bagian, pemerintah daerah, dan universitas di Australia yang didanai publik telah memberi tahu dia tentang lebih dari 1.000 kesepakatan asing secara keseluruhan.

    Baca juga: Cina-Australia Memanas, WeChat Blokir Pesan PM Scott Morrison

    REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.