![Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara selama konferensi pers bersama yang diadakan dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di Admiralty House di Sydney, Australia, 28 Februari 2020. [REUTERS / Loren Elliott / File Foto]](https://statik.tempo.co/data/2020/05/09/id_936887/936887_720.jpg)
TEMPO.CO, Canberra – Pemerintahan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, sedang mengkaji penerapan kekuasaan veto untuk menentukan kelanjutan dari semua perjanjian publik yang dibuat pemerintah negara bagian dan universitas.
“Ada kemungkinan pemerintahan Morrison bakal menggunakan kekuasaan baru ini untuk menghentikan partisipasi pemerintah negara bagian Victoria dengan Cina dalam Belt and Road Initiative,” begitu dilansir News pada Ahad, 6 September 2020.
Ini adalah program infrastruktur global yang dirancang Cina untuk menghubungkan negara itu dengan seluru negara di dunia. Ini juga berfungsi menyebarkan pengaruh Cina secara global.
“Rencana pemerintahan Morrison ini bakal semakin membuat Beijing, yang selama ini merasa terganggu dengan sikap Australia, menjadi semakin tidak suka,” begitu dilansir News.
Selain itu, Australia juga menjajaki kerja sama rantai pasokan barang global dengan India dan Jepang agar tidak tergantung pada Cina. Kerja sama ini bakal dinamai Supply Chain Resilience Initiative atau SCRI. Pembicaraan antara India dan Jepang telah berlangsung selama sekitar satu bulan.
Mark Goh, yang merupakan profesor di National University of Singapore Business School, mengatakan Australia, Jepang dan India saling membutuhkan.
“India bisa menjadi pintu masuk bagi produk Australia dan Jepang untuk masuk ke kawasan Timur Tengah,” kata Goh.
Sumber:
