PBB Khawatir Bakal Ada Kerusuhan di Myanmar Terkait Kudeta di Sana

Tentara berdiri di luar Bank Sentral Myanmar selama protes terhadap kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

TEMPO.CO, Jakarta - Situasi di Myanmar belum membaik. Junta militer Myanmar memperkuat tekanannya dengan menerjunkan personil militer ke berbagai kota besar. Warga, di sisi lain, terus melanjutkan perlawanananya dengan menggelar unjuk rasa baru tiap harinya. Kedua unsur itu membuat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) khawatir skenario terburuk, kerusuhan, bisa terjadi.

"Saya jujur ketakutan akan potensi kerusuhan jiga rencana unjuk rasa masyarakat dan personil militer yang diterjunkan Myanmar berpapasan," ujar reporter hak asasi manusia untuk PBB, Tom Andrews, dikutip dari CNN, Rabu, 17 Februari 2021.

Rabu ini, unjuk rasa warga Myanmar memang tidak kalah besar dibanding sebelum-sebelumnya. Berwujud konvoi bersama di kawasan Sule Pagoda, Yangon, berbagai komunitas bergabung dalam unjuk rasa tersebut. Beberapa di antaranya adalah buruh pabrik, dokter, guru, biksu, dan juga LGBTQ.

Dalam konvoi tersebut, mereka membawa spanduk raksasa yang bertuliskan "Bebaskan Pemimpin Kami!" serta "Bergabunglah ke Gerakan Pemberontakan Sipil". Di sisi lain kota Yangon, beberapa demonstran memblokir jalan dan jembatan dengan mobil, berharap aksi mereka tidak diganggu oleh aparat junta militer.

Tom Andrews berkata, situasi itulah yang membuat ia khawatir. Dengan semakin besarnya unjuk rasa di Myanmar, kata ia, makin besar pula kemungkinan junta militer akan meresponnya dengan kekerasan. Apalagi, hal itu sudah dilakukan beberapa hari lalu di mana salah satu demonstran berakhir kritis akibat luka tembak di kepala.

Info yang Andrews dengar, junta militer Myanmar telah memerintahkan pasukannya di kota lain untuk dipindahkan ke Yangon. Berkaca pada pengalaman di masa lalu, pergerakan militer seperti itu berujung pada pembunuhan, penculikan, dan penangkapan dalam skala besar.

"Kita mungkin dalam situasi di mana militer Myanmar bisa melakukan kejahatan yang lebih buruk terhadap warga," ujarnya.

Menurut laporan Channel News Asia, personil Divisi Infrantri Myanmar (LID) sudah terpantau di kota Yangon. Bergerak di bawah kendali Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing, LID dikenal sebagai satuan anti huru-hara dengan catatan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa kejahatan mereka mulai dari aksi kekerasan terhadap etnis minoritas hingga penanganan unjuk rasa secara brutal.

Hal yang membuat LID makin berbahaya adalah bagaimana mereka dilatih. Walau dijadikan sebagai satuan respon cepat huru-hara, mereka dilatih untuk pertarungan di hutan dan pegunungan yang ganas. Sekarang, mereka berada di wilayah perkotaan.

"Mereka ini yang perlu dikhawatirkan. Mereka bisa sangat cepat diterjunkan ke perkotaan. Mereka adalah kekuatan yang diterjunkan ketika unit-unit lain tak lagi bisa mengendalikan situasi," ujar peneliti Human Rights Watch untuk krisis dan konflik Richard Weir.

Per berita ini ditulis, ada 200 lebih orang yang telah ditangkap dan ditahan oleh junta militer Myanmar. Beberapa di antaranya adalah Penasehat Negara Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint. Aung San Suu Kyi bahkan sudah dua kali ditetapkan sebagai tersangka, untuk kasus impor ilegal dan pelanggaran aturan bencana alam.

Penangkapan mereka adalah imbas dari tidak terimanya militer Myanmar atas hasil pemilu tahun lalu. Mereka menganggap partai pemenang, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), bermain curang. Hal itu membuat mereka menyakini pemerintahan Myanmar saat ini tidak sah dan pantas digulingkan. Adapun mereka ogah dikatakan melakukan kudeta karena klaimnya untuk mencari pimpinan yang sah untuk Myanmar.

Baca juga: Ditekan Demonstran dan Amerika, Militer Myanmar Melawan

ISTMAN MP | CNN






Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

1 hari lalu

Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

Mantan ratu kecantikan Myanmar itu telah terlunta-lunta sejak 21 September di Thailand.


Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

3 hari lalu

Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

Sebanyak 211 kapal dengan 4,7 juta ton produk pertanian telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan yang di tengahi oleh PBB dan Turki.


PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

5 hari lalu

PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

Komisi PBB urusan Ukraina mengaku telah mengantongi sejumlah bukti adanya dugaan kejahatan perang di area-area yang sebelumnya diduduki tentara Rusia.


Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

5 hari lalu

Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

Total bantuan AS dalam menanggapi Krisis Pengungsi Rohingya telah mencapai hampir US$1,9 miliar (Rp 28 triliun) sejak Agustus 2017.


Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

5 hari lalu

Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

Akibat eksekusi junta militer terhadap aktivis pro-demokrasi, Jepang menghentikan pemberian latihan militer untuk Myanmar.


Retno Marsudi Menyoroti Krisis Rohingya Makin Memburuk

5 hari lalu

Retno Marsudi Menyoroti Krisis Rohingya Makin Memburuk

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melihat penyelesaian krisis Rohingya ini dipersulit oleh situasi di Myanmar.


Menlu ASEAN Bertemu di New York Bahas Persiapan KTT

5 hari lalu

Menlu ASEAN Bertemu di New York Bahas Persiapan KTT

Para menteri luar negeri ASEAN bertemu di sela-sela Sidang Umum ke-77 PBB di New York untuk membahas persiapan KTT November 2022


Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

7 hari lalu

Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

Kishida, yang berasal dari Hiroshima, kota pertama yang alami serangan bom nuklir, juga mengecam ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia


Setelah Pemakaman Ratu Elizabeth II, Liz Truss akan Tampil Perdana di PBB

8 hari lalu

Setelah Pemakaman Ratu Elizabeth II, Liz Truss akan Tampil Perdana di PBB

Perang di Ukraina akan menjadi pesan utama Liz Truss ketika dia membuat pidato debutnya di Sidang umum PBB.


RI Dukung PBB Awasi Pasokan Pangan dari Ukraina dan Rusia

8 hari lalu

RI Dukung PBB Awasi Pasokan Pangan dari Ukraina dan Rusia

Indonesia mendukung implementasi kesepakatan Black Sea Initiative (BSI) mengenai ekspor pangan dari Rusia dan Ukraina.