TEMPO.CO, Jakarta - Hong Kong dan Cina ingin UU Keamanan Nasional diterapkan di berbagai lini. Perkembangan terbaru, keduanya akan mengeluarkan panduan atau kebijakan baru terkait bagaimana sekolah harus dioperasikan agar elemen-elemennya tidak ada yang bertentangan dengan UU Keamanan nasional Hong Kong.
Hal tersebut diumumkan Biro Edukasi Hong Kong ke sekolah-sekolah pada hari Kamis kemarin. Mereka menyatakan bahwa kebijakan baru ini tidak bisa dikompromikan dan diperdebatkan karena berkaitan dengan jaminan keamanan nasional.
"Tindakan preventif harus dilakukan untuk meminimalisir penindakan maupun hukuman (atas pelanggaran UU Keamanan Nasional). Sekolah memiliki peran penting dalam tindakan pencegahan," ujar Biro Edukasi Hong Kong dalam pernyataannya, dikutip dari CNN, Jumat, 5 Februari 2021.
UU Keamanan Nasional Hong Kong, sebagaimana diketahui, disahkan Parlemen Cina tahun lalu. Cina mengklaim regulasi itu dibuat untuk mencegah hal-hal yang mengancam keamanan nasional superti kudeta, terorisme, intervensi pihak asing, hingga pengkhianatan.
Dalam implementasinya, regulasi itu lebih banyak dipakai untuk menyerang oposisi dan membungkam kebebasan berpendapat. Banyak aktivis Hong Kong sudah ditangkap dengan regulasi itu. Selain itu, bendera, slogan, atau apapun yang membawa pesan pembebasan Hong Kong dari Cina juga dianggap gangguan terhadap keamanan nasional. Masih banyak bentuknya.
Baca juga: Miris! 5 "Korban" Pertama UU Keamanan Nasional Hong Kong
"Let’s Learn about National Security!" pic.twitter.com/aFuPe3mN0K
— (@jgriffiths) February 5, 2021
Penerapan di sekolah-sekolah adalah langkah selanjutnya dari Pemerintah Hong Kong dan Cina. Di bidang edukasi, ini bukanlah langkah pertama. Sebelumnya, Pemerintah Hong Kong dan Cina sudah menarik semua buku tentang demokrasi dari perpustakaan umum karena khawatir buku-buku itu akan mengajarkan rakyatnya untuk memberontak.
Pengaturan buku atau materi pengajaran akan menjadi salah satu bagian dari penerapan UU Keamanan Nasional Hong Kong di sekolah. Dalam edaran Biro Edukasi Hong Kong, segala materi pengajaran, baik visual, teks, maupun audio, harus memperlihatkan Cina sebagai figur pahlawan. Dengan begitu, keyakinan pemerintah, siswa akan terbentuk untuk tidak memberontak dari UU Keamanan Nasional Hong Kong.
Penerapan tersebut tidak terbatas pada subjek tertentu. Biro Edukasi Hong Kong meminta unsur UU Keamanan Nasional masuk dalam semua subjek, bahkan Biologi sekalipun. Semua buku atau materi yang tidak berkaitan, diminta disingkirkan dari lingkungan sekolah.
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, mengenakan masker wajah untuk mencegah wabah penyakit virus corona (Covid-19), saat menghadiri konferensi pers di Hong Kong, Cina, 31 Juli 2020. [REUTERS / Lam Yik]
Unsur kedisiplinan tak lepas dari sentuhan UU Keamanan Nasional Hong Kong. Guru diminta untuk memberikan sanksi disipliner jika ada siswa ataupun karyawan yang tidak menghormati UU Keamanan Nasional. Jika ada yang sampai kelewatan, Biro Edukasi Hong Kong meminta Kepolisian dilibatkan.
"Jika karyawan ketahuan melanggar atau menghina negara ini, sekolah harus memberikan peringatan dan memperhatikan performa karyawan itu ke depannya," ujar Biro Edukasi Hong Kong menegaskan.
Di Hong Kong, gerakan anti-pemerintah memang digaungkan oleh remaja, terutama mahasiswa. Hal itu yang membuat Hong Kong melihat sekolah sebagai objek vital. Kepala Pemerintahan Hong Kong Carrie Lam pernah berkata bahwa negaranya telah kehilangan dua generasi dan problem fundamentalnya ada pada kebencian terhadap Cina.
"Kita kehilangan mereka di sekolah," ujar Carrie Lam soal para pemberontak UU Keamanan Nasional Hong Kong.
Baca juga: Penyensoran Pertama UU Keamanan Nasional Hong Kong, Situs Web Lokal Diblokir
ISTMAN MP | CNN
https://edition.cnn.com/2021/02/05/asia/hong-kong-national-security-education-intl-hnk/index.html