Derita PNS Venezuela Bertahan Hidup dengan Gaji di Bawah Rp 184 Ribu

Guru pendidikan jasmani sekolah negeri, Victor Carrillo, membeli kebutuhan pokok di sebuah toko di Caracas, Venezuela, 19 November 2020.[REUTERS]
Guru pendidikan jasmani sekolah negeri, Victor Carrillo, membeli kebutuhan pokok di sebuah toko di Caracas, Venezuela, 19 November 2020.[REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Rendahnya gaji pegawai negeri sipil atau PNS Venezuela membuat kantor layanan publik sepi dan tidak berfungsi.

Kantor pajak Venezuela tampak sepi, ruang kelas kekurangan guru, dan tagihan listrik tidak tertagih, karena ratusan ribu pegawai negeri Venezuela bolos kerja dan mengundurkan diri.

Di metro Caracas, transportasi umum utama di ibu kota, banyak karyawan meliburkan diri dan tidak pernah kembali, kata seorang pensiunan berusia 57 tahun yang baru keluar setelah bekerja tiga puluh tahun, seperti dilaporkan Reuters, 16 Desember 2020.

Metro, tempat Presiden Nicolas Maduro pernah bekerja sebagai sopir bus dan pemimpin serikat pekerja, membayar karyawan dengan mata uang bolivar lokal yang setara dengan sekitar US$ 10 (Rp 141 ribu) per bulan.

Orang-orang menunggu transportasi umum di luar stasiun metro selama pemadaman litsrik di Caracas, Venezuela, 22 Juli 2020.[REUTERS]

Salah satu manajer perusahaan listrik Caracas yang dikelola negara, juga dinasionalisasi pada tahun 2007, mengatakan dia hanya pergi ke kantornya seminggu sekali, sambil menjalankan taksi di tempat di mana hanya beberapa perjalanan dapat memberinya US$ 4 (Rp 57 ribu) per bulan.

Mereka yang datang untuk bekerja sering kali harus membayar sendiri suku cadang untuk memperbaiki kerusakan, kata Angel Navas, seorang pejabat serikat pekerja di perusahaan yang sama.

Perusahaan pajak negara, kantor pos, industri berat, komunikasi dan listrik tidak memberikan tanggapan atas krisis pegawai ini, begitu pula dengan Kementerian Informasi.

Pemungutan suara parlemen awal bulan ini menunjukkan berkurangnya kapasitas pemerintah untuk menekan pejabat publik agar mendukung sekutu Maduro.

Jumlah pemilih rendah bahkan di wilayah pro-pemerintah dan Partai Sosialis yang berkuasa memenangkan lebih sedikit suara daripada dalam pemilihan sebelumnya.

Romulo Munoz, yang telah bekerja selama 15 tahun di pabrik peleburan aluminium negara bagian Venalum di kota selatan Puerto Ordaz, memilih golput untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Dengan gaji sekitar US$ 10 per bulan, dia bergantung pada sekotak makanan yang dibagikan oleh pemerintah setiap bulan di bawah program subsidi yang dikenal sebagai CLAP.

"Saya tidak mencoblos, karena saya ingin mempercepat proses pemerintahan baru yang akan datang," katanya. "Jika itu terjadi, pekerja akan mendapatkan keuntungan dan kami tidak membutuhkan kotak CLAP untuk bertahan hidup."

Guru di sekolah negeri jarang bekerja lebih dari 20 jam per minggu, menurut pemimpin serikat.

Guru pendidikan jasmani Victor Carrillo telah mengajar selama 20 tahun tetapi harus melakukan pekerjaan sampingan memperbaiki blok apartemen tempat tinggalnya untuk menutupi kebutuhan pokok. Bulan lalu, dia ikut berunjuk rasa.

Prajurit dibayar paling tinggi, yakni sekitar US$ 17 (Rp 240 ribu) per bulan. Salah satu catatan gaji universitas negeri menunjukkan gaji Ninfa Baron, seorang profesor IT penuh waktu, yang biasanya berpenghasilan tinggi di sana, kini hanya menerima gaji US$ 10 (Rp 141 ribu) sebulan. Dia bertahan dengan pekerjaan konsultasi jarak jauh untuk sebuah perusahaan di Paraguay.

Pekerja kesehatan memprotes upah rendah di Caracas, Venezuela, 29 Oktober 2020. Gambar diambil 29 Oktober 2020. [REUTERS / Adriana Loureiro]

Balai-balai badan pajak Seniat, yang secara agresif memberlakukan pengumpulan pajak di bawah pimpinan sosialis almarhum Hugo Chavez, hampir setiap hari sepi, menurut para pekerja.

Pejabat Seniat yang mengorganisir inspeksi mendadak perusahaan dapat membawa pulang sebanyak US$ 700 (Rp 9,8 juta) per bulan pada tahun 2012, menurut dua pekerja. Sejak itu, badan pajak telah kehilangan separuh karyawannya dan sekarang hanya memperoleh gaji sekitar US$ 13 (Rp 184 ribu) per bulan.

"Dulu ada 20 pejabat di satu kantor, sekarang jadi dua," kata seorang pemeriksa pajak senior.

Masalah ini telah membuat pemerintah berjuang untuk pendapatan pajak di tengah penurunan produksi minyak dan sanksi AS yang memblokir ekspor minyak mentah Venezuela.

Beberapa pejabat publik meninggalkan Venezeuela, sementara yang lain pergi begitu saja. Maria Boyer berhenti dari pekerjaannya di kantor pos milik pemerintah dan sekarang membuat manisan kelapa yang dia jual seharga US$ 1 (Rp 14.133).

"Suatu hari saya sedang makan siang di kantor: pasta tawar, tanpa keju, dan saya berhenti," kata Boyer, saat mengantar pesanan, menceritakan kondisi saat dia bekerja di kantor pos.

"Aku tidak bisa hidup seperti itu," katanya.

Mengukur eksodus pegawai negeri sipil sulit karena banyak yang berhenti bekerja tanpa mengundurkan diri dan lembaga negara tahun ini tidak lagi menghukum ketidakhadiran. Banyak yang tidak masuk kerja dan tidak ada sanksi.

2,8 juta pegawai pemerintah yang tersisa di negara itu rata-rata menghasilkan US$ 13 (Rp 184 ribu) per bulan, kurang dari setengah pendapatan pekerja sektor swasta, menurut perusahaan riset lokal Anova.

Anova dan dua konsultan lainnya memperkirakan setidaknya 500.000 pegawai negeri telah mengundurkan diri pada tahun lalu.

Anova menghitung setidaknya 25% pegawai negeri bertahan dengan upah minimum. Upah ini turun di bawah US$ 1 (Rp 14.133) per bulan, yang hanya bisa membeli 1 kg beras atau tepung jagung, untuk sebagian tahun ini di tengah inflasi tahunan sebesar 4.087%.

Venezuela telah mengalami 544 protes buruh tahun ini, menurut Observatorium Venezuela untuk Konflik Sosial, yang sebagian besar dipimpin oleh pegawai negeri.

Maduro, yang menjabat sejak 2013, mengatakan masalah ekonomi Venezuela disebabkan oleh sanksi AS, tetapi mengakui gaji rendah pegawai negeri adalah masalah. "Ini adalah luka terbuka dan membusuk yang akan kami sembuhkan," katanya baru-baru ini.

Pemerintah telah menaikkan upah bolivar berulang kali, tetapi Venezuela tidak dapat mengimbangi hiperinflasi.

Sumber:

https://www.reuters.com/article/venezuela-wages-insight/empty-desks-litter-venezuelan-state-offices-in-low-pay-exodus-idUSKBN28Q1LM?il=0








Koleksi Mobil Pejabat Dishub DKI Massdes Arouffy yang Istrinya Flexing di Medsos

18 jam lalu

Tangkapan layar akun Twitter @PartaiSocmed yang mengunggah foto pejabat Dishub DKI Massdes Arouffy dan istrinya yang diduga bergaya hidup mewah. Foto: Twitter
Koleksi Mobil Pejabat Dishub DKI Massdes Arouffy yang Istrinya Flexing di Medsos

Massdes Arouffy melaporkan memiliki koleksi mobil dua unit dan sebuah sepeda motor yang mengisi garasi rumahnya. Ketiganya senilai Rp 827,4 juta.


Sri Mulyani Sebut Anggaran THR ASN dan Pensiunan 2023 Tembus Rp 38,9 Triliun, Diambil dari Pos Mana Saja?

2 hari lalu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kiri) berbicara dalam konferensi pers Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 yang dipantau virtual di Jakarta, Rabu (29/3/2023). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Sri Mulyani Sebut Anggaran THR ASN dan Pensiunan 2023 Tembus Rp 38,9 Triliun, Diambil dari Pos Mana Saja?

Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara atau ASN dan pensiunan 2023. Berapa anggarannya?


Begini Aturan THR 2023 Karyawan Swasta Lengkap, Cek Besarannya

3 hari lalu

Pekerja menunjukkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterimanya di pabrik rokok PT Djarum, Kudus, Jawa Tengah, Kamis, 29 April 2021. Sebanyak 51.451 pekerja harian dan borongan di perusahaan itu menerima uang THR guna membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. ANTARA/Yusuf Nugroho
Begini Aturan THR 2023 Karyawan Swasta Lengkap, Cek Besarannya

Aturan THR 2023 karyawan swasta PKWTT, PKWT, dan buruh harian lepas sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) No. M/2/HK.04.00/III/20


Menpan RB Minta ASN Selama Ramadan Fokus Kerja: Jangan Sibuk jadi Panitia Buka Puasa Bersama

8 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas memberikan sambutan dalam peluncuran hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. Kategori pemprov diraih oleh Pemprov Bali dengan skor 78,82, kategori pemkot diraih oleh Pemkot Madiun dengan skor 83,00, dan kategori pemkab diraih oleh Pemkab Boyolali dengan skor 83,33. TEMPO/ Muhammad Ilham Balindra/Magang
Menpan RB Minta ASN Selama Ramadan Fokus Kerja: Jangan Sibuk jadi Panitia Buka Puasa Bersama

Mepan RB meminta ASN fokus melayani masyarakat selama bulan Ramadan dan tidak malah sibuk menjadi panitia buka puasa bersama.


Jokowi Larang Pejabat hingga ASN Buka Puasa Bersama, Menpan RB Pastikan Ada Sanksi Bila Melanggar

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Abdullah Azwar Anas merupakan politikus PDIP yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Larang Pejabat hingga ASN Buka Puasa Bersama, Menpan RB Pastikan Ada Sanksi Bila Melanggar

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan pihaknya akan menjatuhkan sanksi kepada ASN yang menyelenggarakan ataupun ikut kegiatan buka puasa bersama.


Begini Rincian Aturan Jam Kerja ASN Selama Ramadan 1444 Hijriah

8 hari lalu

Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)  mengikuti upacara peringatan HUT ke-47 KORPRI di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 29 November 2018. ANTARA
Begini Rincian Aturan Jam Kerja ASN Selama Ramadan 1444 Hijriah

Pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait jam kerja ASN selama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Berikut detailnya.


Deretan Pejabat PNS Dicopot, Terbaru Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra

10 hari lalu

Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra bersama istri Vidia Piscarista, seusai memenuhi panggilan tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Sudarman Harjasaputra dan istri, diperiksa untuk permintaan klarifikasi selama sekitar 10 jam terkait harta kekayaannya dalam LHKPN memiliki harta kekayaan sebesar Rp.14.765.037.598 yang dilaporkan pada 29 Maret 2022 untuk tahun laporan 2021, sementara LHKPN untuk tahun 2022 belum ditemukan data hasil laporannya.  TEMPO/Imam Sukamto
Deretan Pejabat PNS Dicopot, Terbaru Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra

Siapa saja pejabat PNS yang dicopot? Berikut deretan lengkap pejabat PNS yang dicopot.


Pesan Jokowi ke Anak Muda Papua: Jangan Berpikir Semua Ingin Jadi PNS

11 hari lalu

Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti
Pesan Jokowi ke Anak Muda Papua: Jangan Berpikir Semua Ingin Jadi PNS

Jokowi berpesan kepada anak muda di Papua agar tidak selalu berpikir menjadi PNS namun bisa mengoptimalkan bakatnya menjadi kreator hingga wirausaha


Menteri Perminyakan Venezuela Mundur, Polisi Tangkap Pejabat Terkait Korupsi

11 hari lalu

Menteri Perminyakan Venezuela Tareck El Aissami. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Foto
Menteri Perminyakan Venezuela Mundur, Polisi Tangkap Pejabat Terkait Korupsi

Penyelidikaan yang dilakukan di PDVSA membuat menteri Perminyakan Venezuela memutuskan untuk mengundurkan diri.


Diteken Sri Mulyani, Begini Aturan Terbaru Asuransi Kematian PNS

11 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat wawancara dengan Tim Tempo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Diteken Sri Mulyani, Begini Aturan Terbaru Asuransi Kematian PNS

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah ketentuan uang asuransi kematian PNS. Berikut perbedaan aturan baru dan lama.