Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bank Dunia Minta Investor Ringankan Utang Negara Miskin

image-gnews
Sejumlah anak-anak duduk dalam lingkaran sebagai tanda jaga jarak saat mendengarkan pelajaran menggunakan speaker karena  kurangnya fasilitas internet di desa Dandwal, India, 23 Juli 2020. Para siswa di kawasan ini harus belajar menggunakan pengeras suara dari rekaman, setelah sekolah ditutup karena pandemi Covid-19. REUTERS/Prashant Waydande
Sejumlah anak-anak duduk dalam lingkaran sebagai tanda jaga jarak saat mendengarkan pelajaran menggunakan speaker karena kurangnya fasilitas internet di desa Dandwal, India, 23 Juli 2020. Para siswa di kawasan ini harus belajar menggunakan pengeras suara dari rekaman, setelah sekolah ditutup karena pandemi Covid-19. REUTERS/Prashant Waydande
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Bank Dunia David Malpass, mengatakan pandemi Covid-19 dapat memicu krisis utang di beberapa negara, sehingga investor harus siap memberikan beberapa bentuk keringanan yang juga dapat mencakup pembatalan utang.

“Terbukti bahwa beberapa negara tidak dapat membayar kembali utang yang mereka tanggung. Oleh karena itu, kita juga harus mengurangi tingkat utang. Ini bisa disebut keringanan utang atau pembatalan, ” kata Malpass kepada Harian Bisnis Handelsblatt dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu, 4 Oktober 2020. “Dan penting bahwa jumlah utang dikurangi dengan restrukturisasi atau penataan kembali."

Dia menunjuk langkah serupa dalam krisis keuangan sebelumnya, seperti di Amerika Latin dan apa yang disebut inisiatif negara-negara miskin berutang tinggi untuk negara-negara dengan utang yang tidak berkelanjutan pada tahun 1990-an.

Negara-negara kaya mendukung perpanjangan bulan lalu dari inisiatif penangguhan layanan utang G20, yang disetujui pada  April 2020 lalu untuk membantu negara-negara berkembang selamat dari pandemi Covid-19, yang telah menyebabkan 43 dari 73 negara berpotensi memenuhi syarat menunda pembayaran utang sebesar US$ 5 miliar atau setara Rp 73,5 triliun.

Malpass memperingatkan pada Agustus 2020 lalu pandemi Covid-19 dapat mendorong 100 juta orang ke dalam kemiskinan yang ekstrem. Dalam komentar terbarunya, dia memperbarui seruannya agar bank swasta dan dana investasi juga terlibat memberikan bantuan mengatasi masalah ini.

“Para investor ini tidak melakukan yang cukup banyak dan saya kecewa dengan mereka. Juga, beberapa pemberi pinjaman besar Cina yang tidak cukup terlibat. Oleh karena itu, dampak dari langkah-langkah bantuan kurang dari yang seharusnya, ” kata Kepala Bank Dunia, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Al Jazeera pada Senin, 5 Oktober 2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia juga mengatakan pandemi Covid-19 dapat memicu krisis utang lainnya, karena beberapa negara berkembang telah memasuki spiral pertumbuhan yang lebih lemah dan masalah keuangan.

“Defisit anggaran yang sangat besar dan pembayaran utang membebani negara-negara ini. Apalagi, bank-bank di sana kesulitan karena kredit macet, ” ujar Malpass.

FARID NURHAKIM | AL JAZEERA

Sumber: https://www.aljazeera.com/economy/2020/10/5/world-bank-chief-reiterates-call-to-forgive-poor-countries-debts

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan LPEM UI Sebut Utang Jatuh Tempo Negara Sebesar Rp 800 Triliun Masih Aman

1 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah bertambah karena membengkaknya defisit APBN bertujuan untuk membantu rakyat dan menangani pandemi Covid-19.
Alasan LPEM UI Sebut Utang Jatuh Tempo Negara Sebesar Rp 800 Triliun Masih Aman

LPEM FE UI menilai utang Pemerintah sebesar Rp 800 triliun yang jatuh tempo pada 2025-2027 masih dalam batas aman, asal digunakan secara produktif.


Sederet Cerita Kasus Judi Online, dari Guru hingga Polisi jadi Korban Terlilit Utang Pinjol, Bunuh Diri hingga..

13 jam lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Judi Online di Aplikasi Games Royal Domino. Konferensi pers dilakukan pada Kamis, 6 Juni 2024 di Polda Metro Jaya. Tempo/Yohanes Maharso.
Sederet Cerita Kasus Judi Online, dari Guru hingga Polisi jadi Korban Terlilit Utang Pinjol, Bunuh Diri hingga..

Banyaknya kasus judi online yang terus memakan korban disoroti Presiden Jokowi. Berikut deretan cerita korban judi online yang telah Tempo rangkum.


Bank Dunia Sebut Kemiskinan di Myanmar Terparah dalam 6 Tahun Terakhir

1 hari lalu

Wanita menunggu kereta usai berbelanja di pasar stasiun kereta api di Yangon, Myanmar, 20 Agustus 2014. REUTERS/Soe Zeya Tun
Bank Dunia Sebut Kemiskinan di Myanmar Terparah dalam 6 Tahun Terakhir

Meningkatnya kekerasan, kekurangan tenaga kerja, dan depresiasi mata uang telah membuat kemiskinan di Myanmar meluas.


Kemiskinan di Myanmar Meluas

1 hari lalu

Seorang petugas penjaga perbatasan Myanmar berjaga di desa Taung Bazar, kota Buthidaung, negara bagian Rakhine utara, Myanmar, 13 Juli 2017. 13 Juli 2017. Lebih dari 80 ribu anak di bawah usia lima tahun menderita kelaparan. REUTERS
Kemiskinan di Myanmar Meluas

Laporan Bank dunia mengungkap mandeknya pertumbuhan ekonomi dan konflik yang mengoyak Myanmar telah membuat kemiskinan meluas


BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun Ini Stabil di 2,6 Persen, Begini Penjelasan Lengkapnya

1 hari lalu

Bank Dunia. worldbank.org
BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun Ini Stabil di 2,6 Persen, Begini Penjelasan Lengkapnya

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global bakal stabil di level 2,6 persen pada tahun 2024 ini.


Irish Bella Ungkap Anak Pertamanya Alami Speech Delay, Apa Penyebabnya?

1 hari lalu

Irish Bella dan Air Rumi Akbar 1453 (Instagram/@_irishbella_)
Irish Bella Ungkap Anak Pertamanya Alami Speech Delay, Apa Penyebabnya?

Artis Irish Bella ceritakan Air Rumi anaknya alami keterlambatan bicara atau speech delay. Apa itu speech delay, apa pula penyebabnya?


Terpopuler: Diskon 50 Persen di Holland Bakery, Gaji Keponakan Jokowi yang jadi Manajer Pertamina

6 hari lalu

Holland Bakery. hollandbakery.co.id
Terpopuler: Diskon 50 Persen di Holland Bakery, Gaji Keponakan Jokowi yang jadi Manajer Pertamina

Berita terpopuler pada Kamis, 6 Juni 2024, dimulai dari ragam promo 6.6, salah satunya di Holland Bakery.


Sri Mulyani soal Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp 800,33 Triliun: Kalau Negara Tetap Kredibel, Risiko Sangat Kecil

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani soal Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp 800,33 Triliun: Kalau Negara Tetap Kredibel, Risiko Sangat Kecil

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan alasan mengapa utang jatuh tempo pemerintah pada tahun 2025 tembus Rp 800,33 triliun.


Ekonom Beberkan Kriteria Ideal Menkeu di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Saja?

7 hari lalu

Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Beberkan Kriteria Ideal Menkeu di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Saja?

Menkeu berikutnya tidak boleh lagi melanggar disiplin makroekonomi atas nama apa pun.


Kemendag Belum Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng, Bos Aprindo: Dugaan Saya Birokrasinya Terlalu Dibuat-buat

9 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Mei 2023. Aprindo menemui jajaran kementerian untuk menagih utang subsidi minyak goreng Rp 344 miliar.
Kemendag Belum Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng, Bos Aprindo: Dugaan Saya Birokrasinya Terlalu Dibuat-buat

Berdasarkan hasil verifikasi Sucofindo, pemerintah harus membayar utang sebesar Rp474 miliar kepada produsen minyak goreng dan pengusaha.