TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Perdana Menteri dari partai kiri-jauh, Pablo Iglesias mengatakan, Spanyol saatnya berubah menjadi negara republik dan meninggalkan sistem kerajaan dipicu skandal keuangan Juan Carlos, mantan raja. Sistem kerajaan dinilai sudah tidak lagi sesuai bagi generasi muda negara itu.
Iglesias mengatakan itu kemarin, 19 September 2020 menanggapi skandal keuangan yang melibatkan mantan raja Spanyol Juan Carlos.
"Semakin sedikit masyarakat di Spanyol, khususnya kaum muda, bahwa di abad 21 ini warga negara tidak dapat memilih siapa yang menjadi kepala negara mereka dan dia tidak perlu menjawab soal keadilan seperti warga manapu dan soal tidak dapat dicabut dari tuntutan jika Anda melakukan kejahatan," kata Iglesias dalam pertemuan partai yang dipimpinnya, Partai Unidas Podemos, seperti dikutip dari Reuters, 20 September 2020.
Pengadilan Mahkamah Spanyol pada Juni lalu membuka hasil penyelidikan awal tentang Juan Carlon menerima gratifikasi senilai US$ 100 juta dari Raja Arab Saudi sebelum Raja Salman. Dana itu diduga terkait dengan kontrak pembangunan rel kereta cepat di Arab Saudi.
Surat kabar Swiss, La Tribune de Geneve melaporkan uang yang diterima Juan Carlos. Aparat berwenang Swiss telah melakukan penyelidikan atas kasus ini.
Skandal keuangan Juan Carlos, ayah dari raja Spanyol yang saat ini berkuasa, mengagetkan warga Spanyol. Bukannya menjalani proses hukum, Juan Carlos memilih kabur ke Uni Emirat Arab pada Agustus lalu.
Gagasan mengubah sistem pemerintahan Spanyol dari monarki menjadi republik pernah disuarakan melalui jajak pendapat oleh surat kabar ABC yang diklaim corong kerajaan. Hasilnya, 56 persen mendukung kerajaan dan 33 persen mendukung kerajaan, sisanya tidak memilih keduanya.
