TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Rusia meminta izin kepada Jerman untuk melibatkan investigator mereka dalam penyelidikan kasus Alexei Navalny. Hal itu untuk membantah tuduhan bahwa Pemerintah Rusia tidak mencoba membunuh Alexei Navalny dengan racun pada Agustus lalu.
"Permohonan kami meliputi izin untuk melibatkan investigator Rusia dalam penyelidikan di Jerman yang mengikutkan pihak Navalny, dokter, dan pakar," ujar Kementerian Dalam Negeri Rusia dalam pernyataan persnya, dikutip dari kantor berita Reuters, Jumat, 11 September 2020.
Diberitakan sebelumnya, Alexei Navalny adalah kritikus asal Rusia yang jatuh koma ketika dirinya diracun pada 20 Agustus lalu. Ia diracun saat melakukan perjalanan dari Siberia ke Moskow untuk kepentingan pekerjaan.
Saat ini, Alexei Navalny masih dirawat di Jerman. Ia belum lama sadarkan diri dari komanya setelah melalui masa-masa kritis. Adapun sebelum berakhir di Jerman, pria yang vokal menentang rezim Presiden Vladimir Putin tersebut sempat dirawat di Siberia.
Sejauh ini, baru diketahui bahwa Alexei Navalny diracun dengan zat syaraf bernama Novichok. Walau begitu, temuan itulah yang mengaitkan percobaan pembunuhan Alexei Navalny dengan Rusia.
Novichok adalah jenis racun yang dikembangkan di Rusia. Selain itu, racun tersebut juga pernah dipakai Rusia untuk membunuh agenda ganda Sergei Skripal di Inggris.
Rusia, hingga berita ini ditulis, konsisten membantah terlibat dalam percobaan pembunuhan Alexei Navalny. Selain itu, mereka juga ogah menggelar investigasi kriminal terkait kasus Alexei Navalny sampai ada bukti kuat bahwa ia diracun. Itulah kenapa ketika Jerman mengatakan Alexei Navalny diracun, Rusia berupaya keras mendapatkan catatan medisnya.
"Tentu kami tidak senang ketika negara lain mendikte soal bagaimana proses hukum kami sebaiknya dijalankan. Kami tidak bisa melakukan investigasi hanya bermodal analisis yang sudah dilakukan Jerman," ujar juru bicara Pemerintah Rusia, Dmitry Peskov.
Secara terpisah, Pemerintah Jerman menyatakan belum menerima permohonan izin apapun dari Rusia.
ISTMAN MP | REUTERS
