TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, mengatakan masa transisi pasca kudeta di Mali harus berlangsung cepat. Ini terkait kudeta militer oleh sekelompok tentara angkatan darat di Mali pada pekan lalu.
Le Drian kudeta militer di negara itu tidak akan menghentikan operasi militer Prancis yang menargetkan kelompok militan islam.
“Para pemimpin kudeta militer yang menggulingkan Presiden Ibrahim Boubacar Keita pada 18 Agustus telah mengatakan kepada delegasi mediator Afrika Barat bahwa mereka ingin berkuasa selama masa transisi tiga tahun,” kata perwakilan Nigeria pada Rabu seperti dilansir Reuters pada Kamis, 27 Agustus 2020.
Seperti dilansir Radio RTL, Menlu Prancis, Le Drian, mengatakan masa transisi harus berlangsung cepat setelah kudeta di Mali. Pemerintahan sipil juga harus kembali berkuasa.
“Transisi harus dilakukan dengan cepat, kekuasaan kembali ke pemerintahan sipil dan perlu ada agenda politik untuk mengembalikan stabilitas politik,” kata dia.
Dia mengatakan proses mediasi oleh negara dari kawasan Afrika Barat harus segera diselesaikan dengan cepat untuk memulihkan stabilitas. Ini karena pemerintah membutuhkan ini untuk melanjutkan perang melawan kelompok militan Islam.
Sebagai bekas penguasa kolonial di Mali, Prancis memiliki sekitar 5.100 tentara di wilayah Sahel dengan sebagian besar beroperasi dari Mali. Prancis mengintervensi pada 2013 untuk menghentikan serangan militan Islam ke ibu kota Bamako. “Operasi Prancis akan berlanjut,” kata Le Drian. “Pertempuran ini berlanjut. Junta mengatakan hal yang sama."
FARID NURHAKIM | REUTERS
Sumber:
