PM Australia Sangkal Perbudakan dan Tolak Penurunan Patung

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara selama konferensi pers bersama yang diadakan dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di Admiralty House di Sydney, Australia, 28 Februari 2020. [REUTERS / Loren Elliott / File Foto]

    Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara selama konferensi pers bersama yang diadakan dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di Admiralty House di Sydney, Australia, 28 Februari 2020. [REUTERS / Loren Elliott / File Foto]

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, membuat pernyataan mengejutkan. Ketika mengikuti diskusi perihal sejarah pendudukan oleh Inggris, Ia mengklaim Australia tidak memiliki sejarah perbudakan. Uniknya, ia mengakui bahwa masa-masa pendudukan oleh Inggris adalah salah satu periode yang brutal dalam sejarah Australia.

    "Tidak pernah ada perbudakan di Australia," ujar Morrison sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 11 Juni 2020

    Pernyataan Morrison tak ayal memicu berbagai kecaman, terutama dari sejarawan. Menurut mereka, sejarah perbudakan di Australia terdokumentasikan dengan sangat jelas. Oleh karenanya, kata mereka, sangat mengejutkan apabila seorang perdana menteri menyangkal sejarah itu sendiri.

    Salah satu yang mengkritik Morrison adalah Sharman Stone, mantan anggota parlemen yang sekarang mengajar politik di Universitas Monash. Stone berkata, ada banyak bukti sejarah yang menunjukkan pria, perempuan, dan anak-anak diperbudak di Australia.

    "Ada yang menjadi budak di usaha mutiara, perikanan, peternakan, ataupun di lingkungan domestik (perumahan)," ujar Stone.

    Morrison tidak hanya menyangkal sejarah perbudakan di Australia, namun juga mengkritik gerakan menurunkan patung-patung yang dirasa rasis atau terkait perbudakan. Menurutnya, gerakan-gerakan tersebut terlalu politis.

    Dari sekian banyak patung di Australia, salah satu yang hendak diturunkan karena berkaitan dengan rasialisme atau perbudakan adalah patung Edmund Barton. Barton, yang patungnya berdiri di dekat pemakaman suku Aborigin, dikenal berperan membentuk konstitusi nasional yang menegasikan hak-hak suku Aborigin.

    "Motif demonstran (soal rasialisme) sebenarnya masuk akal dan adil. Namun, dorongan untuk menurunkan patung-patung itu bernada politis," ujar Morrison sebagaimana dikutip dari Reuters.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, isu rasialisme menjadi sorotan saat ini pasca kematian George Floyd di Amerika. Floyd adalah warga Minneapolis, Minnesota yang tewas kehabisan napas setelah lehernya ditindah dengan lutut personil Kepolisian setempat.

    Peristiwa itu memicu efek berantai. Berbagai unjuk rasa, mulai dari soal kekerasan oleh Kepolisian hingga rasialisme sistemik, terjadi di berbagai negara. Selain itu, keberadaan patung-patung yang berkaitan dengan sejarah perbudakan atau rasialisme pun dipermasalahkan hingga mendorong penurunannya di berbagai tempat.

    Australia adalah satu dari sekian banyak lokasi yang menggelar unjuk rasa anti-rasialisme.

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.