Duterte Larang Anak Masuk Sekolah Hingga Vaksin Corona Tersedia

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Filipina Rodrigo Duterte menjalani pemeriksaan virus Corona atau Covid-19 di Istana Malacanang, Manila. [SOUTH CHINA MORNING POST]

    Presiden Filipina Rodrigo Duterte menjalani pemeriksaan virus Corona atau Covid-19 di Istana Malacanang, Manila. [SOUTH CHINA MORNING POST]

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Rodrigo Duterte mengatakan dia tidak akan mengizinkan anak-anak kembali masuk sekolah hingga vaksin corona tersedia.

    Presiden Duterte dalam pernyataannya yang disiarkan Senin malam mengatakan, resiko terlalu besar bagi anak-anak masuk sekolah dengan wabah corona yang masih berlanjut di Filipina, sementara vaksin corona belum ditemukan.

    "Kecuali saya yakin bahwa mereka benar-benar aman jadi tidak ada gunanya membicarakan tentang pembukaan kelas. Bagi saya, vaksin yang pertama. Jika vaksin ada di sana, maka itu ok. Jika tidak seorang pun lulus, ya biarlah," kata Duterte sebagaimana dilaporkan Channel News Asia, 26 Mei 2020.

    Filipina menutup sekolah pada Maret lalu. Lebih dari 25 juta anak sekolah dasar dan menengah tidak bersekolah akibat wabah corona.

    Kegiatan belajar di sekolah negeri di Filipina biasanya dimulai dari Juni hingga April.

    Kementerian Pendidikan kemudian mengeluarkan aturan belajar dengan menjaga jarak, termasuk membuka kelas online untuk tahun ajaran ini.

    Masalahnya, jutaan anak hidup dalam kemiskinan di Filipina sehingga mereka tidak punya akses untuk memiliki komputer di rumah. Padahal komputer menjadi penting untuk pelaksanaan kelas online.

    Kasus virus corona di Filipina telah mencapai lebih dari 14.300 kasus pada hari Senin kemarin dan 873 orang meninggal.

    Hingga saat ini sejumlah ilmuwan melakukan penelitian dan uji coba vaksin corona. Belum ada kepastian tentang efektivitasnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.