Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Taipei – Pemerintah Amerika Serikat telah memberi tahu Kongres mengenai rencana penjualan torpedo canggih ke Taiwan senilai sekitar US$180 juta atau sekitar Rp2.7 triliun.
Langkah AS ini bakal semakin membuat hubungan dengan Cina menegang karena Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.
“Lembaga Kerja Sama Keamanan Pertahanan telah menyerahkan sertifikasi yang dibutuhkan untuk memberi tahu Kongres hari ini soal kemungkinan penjualan senjata itu,” begitu dilansir Reuters pada Kamis, 21 Mei 2020.
AS tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Tapi negara ini terikat undang-undangnya untuk membantu pulau berhaluan demokrasi itu dengan senjata untuk membela diri.
Cina mengecam secara rutin penjualan senjata AS ke Taiwan.
Kemenlu AS telah menyetujui penjualan senjata torpedo canggih MK-48 Mod6 Advanced Technology Heavy Weight Torpedoes.
Ini dibarengi penjualan sejumlah peralatan pelengkap.
Lembaga Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS atau DSCA menyebut nilai transaksi ini sekitar US$180 juta.
Pejabat dari lembaga ini mengatakan rencana penjualan senjata ini ke Taiwan selaras dengan kepentingan nasional, ekonomi, dan keamanan AS.
“Ini agar Taiwan memiliki angkatan bersenjata moderen dan memiliki kemampuan pertahanan yang kredibel,” begitu pernyataan dari lembaga ini.
Pengumuman rencana penjualan torpedo ini muncul bersamaan dengan pidato pelantikan kedua kali Presiden Tsai Ing-wen di Taiwan.
Tsai menyatakan dengan tegas menolak klaim kedaulatan Cina atas Taiwan.
Sedangkan Cina merespon reunifikasi dengan Taiwan tidak terelakkan.
Beijing juga menyatakan tidak akan menoleransi kemerdekaan Taiwan.
Cina telah meningkatkan latihan militer di sekitar Taiwan sejak Tsai terpilih sebagai Presiden untuk periode pertama.
Militer Cina menerbangkan jet tempur berulang kali ke wilayah udara Taiwan dan mengerahkan kapal perang di sekitar perairan Taiwan.
Pemerintah Cina melihat Tsai sebagai seorang separatis yang berusaha memerdekakan Taiwan secara formal.
Tsai menyebut Taiwan sebagai negara merdeka dengan nama Republic of China.
Tsai mengatakan Taiwan tidak mau menerima konsep satu negara dua sistem, yang diterapkan Cina kepada Hong Kong.
