Mahkamah Agung India Perbolehkan Tentara Perempuan Jabat Komando

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung India memerintahkan pemerintah federal untuk menegakkan kesetaraan gender antara tentara perempuan dan laki-laki, dengan membuka jabatan komando.

Keputusan Mahkamah Agung India ini dianggap sebagai keputusan bersejarah dan signifikan bagi siapa saja yang ingin berprofesi di dunia militer.

"Ini keputusan bersejarah dan hari yang penting tidak hanya untuk mereka yang bertugas di militer namun juga bagi mereka yang ingin bergabung dengan militer," kata Kolonel Anjali Bisht sebagaimana dilaporkan Arab News, 17 Februari 2020.

Keputusan pengadilan Mahkamah India ini untuk merespons pernyataan pemerintah India bahwa pasukan laki-laki tidak disiapkan untuk menerima tentara perempuan.

Alasan lain yang disampaikan pemerintah India adalah tentara pria dan perempuan tidak dapat diperlakukan setara karena kapasitas fisik tentara perempuan masih sebagai tantangan untuk menjabat sebagai di unit komando.

Tentara perempuan hanya diberi tugas mendukung di unit non pertempuran seperti pendidikan, hukum dan logistik.

Ketentuan lainnya, pegawai perempuan hanya diterima sebagai pegawai dengan pangkat tertinggi kolonel. Masa tugas tentara perempuan India hanya 10 hingga 14 tahun.

Sebelumnya, mantan kepala staf militer yang sekarang menjabat kepala staf pertahanan jenderal Bipin Rawat mengeluarkan pernyataan kontroversi dalam satu wawancara televisi. Dia mengatakan perempuan tidak siap menjalankan peran komando karena perempuan harus membesarkan anak-anaknya dan akan menuding tentara pria mengintip ke ruangan mereka.