Panel DPR AS Akan Serahkan Laporan Pemakzulan Trump Awal Desember

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan), dan anggota DPR AS, Adam Schiff, kiri. Fox News

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan), dan anggota DPR AS, Adam Schiff, kiri. Fox News

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Intelijen DPR AS Adam Schiff mengatakan panel yang terlibat dalam penyelidikan pemakzulan Trump akan mengirim laporan ke Komite Kehakiman DPR setelah anggota parlemen kembali dari liburan Thanksgiving pada 3 Desember.

    Dikutip dari Reuters, 26 November 2019, dalam sebuah surat kepada anggota Kongres, Schiff juga mengatakan laporan itu akan mencakup katalog penolakan Gedung Putih untuk bekerja sama dengan penyelidikan, dan bahwa kegagalan pemerintahan Trump untuk bekerja sama dapat membentuk dasar dari pasal pemakzulan.

    "Belasan saksi mengikuti perintah Presiden Trump untuk menentang panggilan pengadilan yang sah, dan Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Kantor Manajemen dan Anggaran dan Departemen Energi tidak memberikan dokumen sebagai tanggapan atas panggilan dari pengadilan," tulis Schiff.

    "Faktanya, Komite tidak menerima satu dokumen pun dari agen cabang eksekutif sesuai dengan panggilan pengadilan kami," kata anggota parlemen Demokrat itu.

    Menyusun laporan adalah prasyarat untuk kemungkinan pemungutan suara di DPR yang dipimpin Demokrat pada pasal pemakzulan terhadap Trump.

    "Kesaksian dan dokumen-dokumen yang berhasil kami peroleh mengungkapkan pola fakta yang luar biasa, tidak tertandingi, dan dikecam," kata Schiff dalam surat itu.

    Namun, keputusan untuk melangkah lebih cepat berarti bahwa Demokrat membuat keputusan untuk melepaskan peluang guna mendapatkan lebih banyak kesaksian dan catatan yang relevan dengan penyelidikan. Dua putusan pengadilan pada hari Senin mengulurkan kemungkinan DPR agar bisa mendapatkan akses ke bukti baru tambahan yang dapat memperkuat kasus mereka.

    Menurut laporan New York Times, dalam satu keputusan yang telah lama ditunggu-tunggu, seorang hakim federal memutuskan bahwa Donald F. McGahn II, mantan penasihat Gedung Putih, harus bersaksi di hadapan para penyelidik pemakzulan tentang upaya Trump untuk menghalangi penyelidikan oleh Robert S. Mueller III terkait campur Rusia dalam pilpres AS 2016.

    Sementara McGahn tidak mungkin muncul dalam waktu dekat, putusan itu penting karena dengan tegas menolak pernyataan pemerintahan Trump bahwa penasihat presiden benar-benar kebal dari panggilan pengadilan di Kongres. Gedung Putih telah menggunakan pembenaran yang sama untuk menyatakan bahwa para pejabat seperti John R. Bolton, mantan penasihat keamanan nasional, tidak dapat memberikan kesaksian dalam penyelidikan Ukraina.

    "Kepada para saksi yang bersembunyi di balik klaim keliru tentang kekebalan absolut," kata Schiff dalam sebuah pernyataan, "putusan ini menunjukkan lagi betapa tidak layaknya posisi mereka."

    Beberapa jam sebelumnya, seorang hakim federal yang berbeda di Washington memutuskan bahwa Departemen Pertahanan harus menyerahkan catatan komunikasi dengan Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih tentang penangguhan bantuan militer untuk Ukraina kepada Center for Public Integrity, sebuah organisasi berita nirlaba. Demokrat bukan merupakan pihak dalam gugatan itu, tetapi rilis catatan tersebut dapat menguntungkan penyelidikan mereka.

    Pemerintahan Trump pasti akan mengajukan banding terhadap kedua putusan tersebut, sebuah proses yang dapat mengikat kesaksian dan catatan di pengadilan selama berbulan-bulan. Demokrat telah menjelaskan bahwa mereka tidak mau menunggu proses itu berjalan, yang berarti penyelidikan mereka mungkin tidak pernah mendapat manfaat dari informasi apa pun yang mungkin terungkap.

    "Kami tidak akan membiarkan presiden atau orang lain untuk mengulur waktu selama berbulan-bulan di pengadilan," tulis Schiff.

    Komitenya telah mengumpulkan puluhan jam kesaksian mendukung tuduhan yang mendasari penyelidikan pemakzulan, yakni bahwa Donald Trump menggunakan wewenang kepresidenan untuk menekan Ukraina guna mendiskreditkan lawan politiknya dengan mengumumkan penyelidikan terhadap mantan Wakil Presiden Joseph R. Biden Jr., dan teori yang tidak didukung bahwa Demokrat berkonspirasi dengan Ukraina untuk ikut campur dalam pemilu 2016.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.