Lima Fakta Penting dari Pemakzulan Trump

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Reaksi aktivis lingkungan Swedia Greta Thunberg (tengah) ketika Presiden AS Donald Trump memasuki ruangan untuk berbicara dengan wartawan disela-sela KTT  Aksi Iklim di PBB New York pada Senin, 23 September 2019. REUTERS/Andrew Hofstetter

    Reaksi aktivis lingkungan Swedia Greta Thunberg (tengah) ketika Presiden AS Donald Trump memasuki ruangan untuk berbicara dengan wartawan disela-sela KTT Aksi Iklim di PBB New York pada Senin, 23 September 2019. REUTERS/Andrew Hofstetter

    TEMPO.CO, Jakarta - Berikut 5 fakta penting yang muncul di parlemen AS dengan upaya pemakzulan presiden Donald Trump setelah rekaman pembicaraan presiden Trump dan presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, 25 Juli 2019 dibocorkan oleh seorang whistleblower.

    Lima fakta mengenai penyelidikan pemakzulan presiden Trump yang dikutip dari Reuters dan CNN.

    1. Dalam percakapan telepon presiden Trump meminta Ukraina memeriksa Joe Biden dan anaknya Hunter Biden mengenai bisnis gasnya di Ukraina. Biden, mantan presiden AS, dicurigai memanfaat jabatannya untuk anaknya yang berbisnis gas dengan nama perusahaan, Burisma.

    2. Hunter Biden dipekerjakan di Burisma pada tahun 2014.

    3. Seminggu sebelum Trump menelepon Zelenskiy, Trump telah memerintahkan pencairan dana bantuan militer dan bantuan asing untuk Ukraina sebesar US$ 400 juta.

    4. Lebih dari 300 mantan pejabat keamanan nasional AS dari partai Republik dan Demokrat pada hari Jumat pekan lalu mendorong dilakukan penyelidikan untuk pemakzulan Trump.

    5. Trump marah besar dengan penyelidikan untuk pemakzulan dirinya oleh parlemen. Selain membantah tidak melakukan kesalahan, Trump juga menuding Demokrat menggelar upaya politik yang termotivasi pemburu penyihir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.