Aktivis Hong Kong Minta Bantuan Taiwan Hadapi Cina

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis Hong Kong mendesak warga Taiwan membantu mereka memenangkan pertarungan menegakkan demokrasi dengan melawan pemerintahan otoriter Cina.

    Beijing, menurut para aktivis Hong Kong memiliki agenda untuk melakukan "reunifikasi" setelah Hong Kong diserahkan Inggris ke Cina pada tahun 1997. Cina kemudian memberlakukan satu negara dengan dua sistem.

    "Teman-teman di Taiwan bukan pengamat gerakan di Hong Kong. Warga Taiwan merupakan peserta. Cina pasti akan ingin mengambil alih Taiwan setelah mengambil alih Hong Kong," kata Lester Shum, salah satu pemimpin gerakan Payung pro demokrasi Hong Kong lima tahun lalu kepada wartawan di Taipei, seperti dilansir dari South China Morning Post, 3 September 2019.

    Shum menyebut Beijing melakukan teror putih dan pemerintahan otoriter terhadap Hong Kong. Teror putih maksudnya upaya siluman menciptakan iklim ketakutan di Hong Kong.

    Joshua Wong, salah satu pemimpin gerakan Payung pro demokrasi tahun 2014 menyerukan warga Hong Kong melakukan aksi turun ke jalan. Ia berharap Hong Kong seperti Taiwan satu saat nanti.

    "Kami berharap Hong Kong dapat menjadi Taiwan satu hari nanti, sebuah tempat demokrasi dan kebebasan," ujar Wong.

    Wong ditangkap saat menjalankan unjuk rasa pekan lalu dan dibebaskan dengan uang jaminan.

    Beijing menuding Taipei mendukung para pengunjuk rasa di Hong Kong. Taiwan membantah.

    Namun presiden Taiwan, Tsai Ing-wen hari Selasa, 3 September 2019 mengatakan, pemerintahannya tetap memperhatikan secara dekat krisis di Hong Kong.

    "Seperti halnya komunitas internasional lainnya, bila perlu dan didasarkan pada peduli kemanusiaan, kami akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada penduduk Hong Kong di Taiwan, dan tidak akan hanya berdiri di sela-sela dan menonton," kata Tsai dalam pernyataannya.

    Taiwan, ujar presiden Tsai, mendukung demokrasi dan kebebasan di Hong Kong. Dia berharap stabilitas Hong Kong dapat segera dipulihkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.