TEMPO.CO, Hong Kong – Hong Kong bersiap menghadapi aksi unjuk rasa besar-besaran menjelang pembahasan putaran kedua amandemen UU Ekstradisi di parlemen.
Baca juga: 1 Juta Warga Hong Kong Demo Tolak RUU Ekstradisi Cina
Rencananya, pembahasan ini akan berlangsung pada Rabu, 12 Juni 2019. Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan pemerintah tetap akan melanjutkan pembahasan amandemen ini meskipun mendapat aksi oposisi besar-besaran dari dalam dan luar negeri.
Pada Ahad pekan lalu, sekitar satu juta warga turun ke jalan melakukan pawai damai untuk menolak amandemen ini, yang membuka peluang tersangka di Hong Kong untuk diekstradisi ke Cina.
Baca juga: 1 Juta Demonstran Tuntut Mundur, Ini Reaksi Pemimpin Hong Kong
“Saya menyerukan kepada sekolah, orang tuan, institusi, korporasi, serikat pekerja untuk mempertimbangkan secara serius jika mereka mendukung aksi-aksi radikal,” kata Lam kepada media seperti dilansir Reuters pada Selasa, 11 Juni 2019.
Polisi anti-huru hara telah berjaga di sekeliling gedung parlemen sejak Senin pagi. Mereka sempat bentrok dengan sejumlah massa berjumlah ratusan orang, yang berunjuk rasa di sekitar gedung parlemen. Unjuk rasa sehari sebelumnya berlangsung. Damai.
Baca juga: Polisi Hong Kong Bersihkan Tempat Unjuk Rasa
Kelompok HAM memperingatkan aparat dan pemerintah agar tidak menggunakan tindak kekerasan dalam menghadapi para pengunjuk rasa. Mereka menolak penyiksaan, penahanan semena-mena, pemaksaan pengakuan, dan hambatan memperoleh pengacara bagi warga yang ditahan selama unjuk rasa berlangsung. Menurut mereka, ini kerap terjadi di Cina, yang menjadi alasan amandemen UU itu harus dibatalkan.
Sebuah petisi online telah dibuat yang menyerukan 50 ribu warga untuk mengepung gedung parlemen Hong Kong pada pukul 10 malam waktu setempat pada Selasa dan bertahan hingga Rabu.
Mereka juga menyerukan agar massa mendesak Lam mengundurkan diri.
Foto: Menantang Pemerintah Hongkong, Joshua Wong Mogok Makan
Saat ini, ada sekitar 2000 toko ritel, restoran, toko sayuran, toko buku dan kafe mengumumkan rencana untuk mogok massal. Ini menjadi langkah yang langka di negara yang dikenal dengan semangat ekonomi kapitalis.
Sejumlah sekolah termasuk hotel kecil, perusahaan hukum, para pekerja layanan sosial dan 4.000 mengatakan bakal mogok kerja dan mengikuti unjuk rasa pada Rabu.
Ribuan pengunjuk rasa melakukan aksi menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi ke Cina di depan gedung parlemen Hong Kong, 9 Juni 2019. REUTERS/Tyrone Siu
“Kami hanya ingin melindungi Tanah Air kami. Mengapa ini disebut salah? Saya mendesak semua orang Hong Kong untuk mogok massal besok dan menolak amandemen jahat terhadap UU Ekstradisi ini,” kata seorang siswa.
Carrie Lam, seperti dilansir Aljazeera, mengatakan amandemen ini akan terus berlangsung dengan alasan penting dilakukan. Dia mengaku telah mendengarkan berbagai masukan dari warga Hong Kong. Dia juga menjamin kebebasan berpendapat di Hong Kong tidak akan dirugikan.
