UU Rajam LGBT Dikritik, Sultan Brunei Kembalikan Gelar Oxford

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sultan Hassanal Bolkiah. REUTERS/Ahim Rani

    Sultan Hassanal Bolkiah. REUTERS/Ahim Rani

    TEMPO.CO, Jakarta - Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, mengembalikan gelar kehormatan yang diberikan oleh Oxford University, setelah dunia mengecam undang-undang rajam mati LGBT.

    Hampir 120.000 orang menandatangani petisi pada April lalu, yang meminta Oxford University untuk mencabut gelar kehormatan di bidang hukum yang diberikan pada tahun 1993 kepada sultan.

    Baca juga: Asia dan Negara Muslim Diminta Tak Bungkam terhadap Brunei

    Universitas Oxford mengatakan bahwa sultan telah memutuskan untuk mengembalikan gelar kehormatan pada 6 Mei, ketika sedang meninjau kembali keputusan untuk memberikannya.

    Namun berita tentang keputusan itu baru diumumkan pada hari Kamis kemarin.

    Baca juga: UU Syariah di Brunei, Militer Inggris Diminta Cabut Gelar Sultan

    "Sebagai bagian dari proses peninjauan, universitas menulis untuk memberi tahu sultan pada tanggal 26 April 2019, meminta pandangannya sebelum 7 Juni 2019," kata Oxford University, dikutip dari Reuters, 24 Mei 2019.

    "Melalui surat tertanggal 6 Mei 2019, sultan menjawab dengan keputusannya untuk mengembalikan gelar," tambahnya.

    Ratu Elizabeth II dari Inggris dan Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei [asianews.eu]

    Brunei Darussalam dikecam di seluruh dunia setelah mengumumkan hukum syariah pada 3 April, yang menghukum pelaku sodomi, perzinahan, pemerkosaan, homoseksual, dengan hukum rajam sampai mati.

    Baca juga: Dihujani Kritik, Sultan Brunei Putuskan Moratorium Hukuman Mati

    Undang-undang yang juga dikecam PBB, telah mendorong para selebritas dunia dan kelompok hak asasi untuk memboikot hotel-hotel milik sultan, termasuk Dorchester di London dan Beverley Hills Hotel di Los Angeles.

    Beberapa perusahaan multinasional sejak itu melarang staf menggunakan hotel sultan, sementara beberapa perusahaan perjalanan berhenti mempromosikan Brunei sebagai tujuan wisata.

    Pada awal Mei, Sultan Hassanal Bolkiah mengatakan hukuman mati tidak akan dikenakan dalam pelaksanaan perubahan hukum pidana Brunei Darussalam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.