Dihujani Kritik, Sultan Brunei Putuskan Moratorium Hukuman Mati

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. REUTERS/Beawiharta

    Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah dihujani kritik dari masyarakat internasional, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah memutuskan untuk memperpanjang moratorium hukuman mati atas pemberlakuan undang-undang hukum pidana Syariah.

    Brunei pada 3 April lalu efektif memberlakukan undang-undang pidana syariah yang menghukum mati gay, pelaku sodomi, pezinah, dan pemerkosa dengan dirajam atau dilempari batu.

    Baca: Brunei Berlakukan UU Syariah, Anak Kedua Sultan Brunei Terancam

    "Saya menyadari bahwa banyak pertanyaan dan salah paham dengan pelaksanaan undang-undang pidana Syariah. Begitupun, kami percaya bahwa setelah ini dijernihkan, pahala hukum akan terbukti," kata Sultan Brunei beberapa saat menjelang Ramadan, seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu, 5 Mei 2019.

    Sultan Brunei memastikan moratorium hukuman mati untuk kasus-kasus common law selama 2 tahun terakhir akan diberlakukan untuk kasus-kasus yang ditangani undang-undang hukum pidana syariah, termasuk akan memperluas remisi, atau pengurangan masa hukuman.

    Baca: Sultan Brunei Pernah Diultimatum Wali Kota Gold Coast Australia

    Kantor Sultan juga merilis pidato Sultan Brunei yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ini hal tidak biasa terjadi.

    Hukum common law dan hukum Syariah bertujuan memastikan perdamaian dan harmoni di negara ini.

    Penerapan Undang-undang pidana Syariah, menurut seorang peserta membuat PBB di Jenewa mengeluarkan kecaman.

    Baca: Brunei Hukum Mati Gay, George Clooney Serukan Boikot 9 Hotel Ini

    Sejumlah organisasi HAM dan para artis dunia yang dipimpin George Clooney dan Elton John mengajak boikot hotel yang dimiliki Sultan Brunei Hasanal Bolkiah dan keluarganya, termasuk hotel Dorchester di London, Inggris serta hotel Beverly Hills di Los Angeles, Amerika Serikat. Sejumlah perusahaan perjalanan turis telah berhenti mempromosikan Brunei Darussalam sebagai tujuan turis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.