Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Narendra Modi Janji Hapus Status Istimewa Kashmir Jika Menang

image-gnews
Perdana Menteri India Narendra Modi saat berbicara dalam pembukaan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 23 Januari 2018. REUTERS
Perdana Menteri India Narendra Modi saat berbicara dalam pembukaan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 23 Januari 2018. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai PM Narendra Modi berjanji untuk menghapus status istimewa Jammu dan Kashmir jika menang pemilu India.

Partai Bharatiya Janata (BPJ) yang berkuasa mengumumkan akan mencabut hak istimewa yang telah diberikan kepada penduduk di provinsi Kashmir dan Jammu selama puluhan tahun, pada rilis hari Senin, seperti dikutip dari Reuters, 8 April 2019.

"Nasionalisme adalah inspirasi kami," kata PM Narendra Modi saat rilis manifesto partai di markas BPJ di New Delhi.

Baca: Pakistan Tuding Militer India Berencana Serang lagi April Ini

Modi berupaya untuk mengakhiri hak khusus konstitusional Kashmir, yang mencegah warga luar membeli properti di provinsi tersebut. Menurut Modi, aturan tersebut bisa mencegah integrasi di Kashmir.

"Kami percaya bahwa Pasal 35A merupakan hambatan dalam perkembangan negara," kata manifesto BJP, merujuk pada amandemen konstitusi 1954.

Para pemimpin politik di Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim, telah memperingatkan mencabut undang-undang itu akan menyebabkan kerusuhan yang meluas. Kashmir telah menjadi zona panas perlawanan kelompok Islamis anti-pemerintah India sekaligus titik konflik antara Pakistan dan India.

Presiden Partai Kongres, Rahul Gandhi (kiri) dan PM India, Narendra Modi, dari Partai Bharatiya Janata. Zee News

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pencoblosan dimulai pada hari Kamis, 11 April, tetapi dengan sekitar 900 juta orang yang memenuhi syarat untuk memilih, pemilihan akan diadakan tujuh fase di seluruh negeri selama beberapa minggu mendatang, dan suara akan dihitung pada 23 Mei.

Baca: PM Khan Sebut Klaim India Tembak Jatuh F-16 Pakistan Demi Pemilu

Modi telah membuat sikap yang kuat pada keamanan nasional sebagai bagian penting dari kampanye pemilihan BJP, setelah baru-baru ini terjadi ketegangan dengan musuh bebuyutan Pakistan, yang juga mengklaim Kashmir.

Survei menunjukkan bahwa BJP adalah calon terdepan dalam pemilihan, meskipun beberapa mengatakan mereka bisa kehilangan suara mayoritas yang dimenangkan lima tahun lalu.

Baca: Kenapa India dan Pakistan Memperebutkan Kashmir?

Oposisi utama Partai Kongres yang dipimpin oleh Rahul Gandhi sedang mencari aliansi dengan partai-partai regional untuk menggagalkan Modi, menuduh BJP merusak fondasi sekuler India.

BJP yang mengusung Perdana Menteri Narendra Modi secara luas diperkirakan akan menang tetapi dengan mandat yang lebih kecil, terutama karena faktor kurangnya lapangan pekerjaan dan harga pertanian yang rendah, yang menyebabkan popularitas partai menurun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemilu India, Duel Narendra Modi dan Rahul Gandhi Memanas soal Isu Minoritas Muslim

1 jam lalu

Seorang wanita menunjukkan jarinya yang bertinta setelah memberikan suaranya di tempat pemungutan suara pada pemilu tahap kedua, di Jodhpur, di negara bagian gurun Rajasthan, India, 26 April 2024. REUTERS/Stringer
Pemilu India, Duel Narendra Modi dan Rahul Gandhi Memanas soal Isu Minoritas Muslim

Narendra Modi berusaha memenangi Pemilu India untuk masa jabatan ketiga berturut-turut didukung oleh nasionalisme Hindu dan popularitas pribadinya.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

2 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

9 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

23 jam lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


Setelah Sebut Umat Islam 'Penyusup', Narendra Modi Serang Oposisi Pro-Muslim

2 hari lalu

Para pendukung Partai Bharatiya Janata (BJP) merayakan kemenangan dengan mengibarkan bendera partai setelah mengetahui hasil hitung cepat pemilu India di Ahmedabad, India, 23 Mei 2019. [REUTERS / Amit Dave]
Setelah Sebut Umat Islam 'Penyusup', Narendra Modi Serang Oposisi Pro-Muslim

PM India Narendra Modi dan partai nasionalis Hindu yang dipimpinnya mulai menyerang lawan-lawan oposisi untuk memperkuat basis garis kerasnya.


Apa Itu Deepfake? Mengenali Kecenderungan Bahayanya

2 hari lalu

Ilustrasi artificial intelligence (AI). (Antara/Pixabay)
Apa Itu Deepfake? Mengenali Kecenderungan Bahayanya

Deepfake video palsu yang dibuat menggunakan perangkat lunak digital


Temuan Fosil, Ular Raksasa Vasuki Indicus Saingi Ukuran Titanoboa

3 hari lalu

Ilustrasi ular dari keluarga MadtsoiidaeNewscientist.com/dimodifikasi dari nixillustration.com
Temuan Fosil, Ular Raksasa Vasuki Indicus Saingi Ukuran Titanoboa

Para penelitinya memperkirakan kalau ular tersebut dahulunya memiliki panjang hingga 15 meter.


Kongres India Minta Narendra Modi Ditindak atas Komentarnya tentang Umat Islam

3 hari lalu

Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato saat menghadiri kampanye pemilu di Bengaluru, Karnataka, India, 20 April 2024. REUTERS/Navesh Chitrakar
Kongres India Minta Narendra Modi Ditindak atas Komentarnya tentang Umat Islam

Narendra Modi menyebut umat Islam sebagai "penyusup" dalam pidato kampanyenya sehingga memicu kecaman luas dari kelompok oposisi.


Video Deepfake Aktor Bollywood Kritik Narendra Modi Tersebar selama Masa Pemilu India

3 hari lalu

Pendukung Perdana Menteri India Narendra Modi mengenakan masker yang menutupi wajahnya, saat mereka menghadiri kampanye pemilu di Meerut, India, 31 Maret 2024. REUTERS/Anushree Fadnavis
Video Deepfake Aktor Bollywood Kritik Narendra Modi Tersebar selama Masa Pemilu India

Beberapa video deepfake tersebar selama masa pemilu India, menampilkan dua aktor Bollywood papan atas yang tampak mengkritik Perdana Menteri Narendra Modi.