Yaman Merugi Rp 700 Triliun Akibat Perang

TEMPO.CO, Jakarta - Yaman menderita kerugian US$ 50 miliar atau Rp 708 triliun sejak perang Yaman pecah pada wal 2015 silam.

Menteri Perencanaan dan Kerja Sama Internasional Yaman, Najib Al Awaj, mengungkapkan hal ini saat pidato dalam acara rekonstruksi dan pemulihan ekonomi untuk 2019-2020, di Aden, dikutip dari Middle East Monitor, 26 Maret 2019.

Seminar tersebut dihadiri oleh Kepala Delegasi UE untuk Yaman, Antonia Calvo, perwakilan dari Pusat Bantuan Kemanusiaan King Salman, Bulan Sabit Merah Emirates dan pihak donor lainnya.

Baca: UNHCR: 100 Warga Sipil Yaman Tewas dan Terluka Tiap Pekan

Al Awaj juga menambahkan bahwa ratusan ribu karyawan sektor swasta kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari penurunan produksi.

"Penurunan produksi menyebabkan warga kehilangan sekitar dua pertiga dari pendapatan mereka karena inflasi tinggi, devaluasi mata uang nasional, dan peningkatan tingkat kemiskinan hingga sekitar 78 persen dari populasi. Juga, sekitar 60 persen populasi menderita kekurangan makanan," katanya.

Dalam foto 25 Agustus 2018 ini, bayi yang kekurangan gizi, Zahra, digendong oleh ibunya, di desa al-Mashraqah, Aslam, Haji, Yaman. Perang saudara Yaman telah menghancurkan kemampuan negara yang sudah rapuh itu untuk memberi makan penduduknya. Sekitar 2,9 juta wanita dan anak-anak mengalami kekurangan gizi akut, 400.000 anak lainnya berjuang untuk hidup dari kelaparan. (Foto AP / Hammadi Issa)

Al Awaj menjelaskan ada penurunan tajam pada sistem layanan kebutuhan dasar, terutama air minum, kesehatan, listrik, dan pendidikan. Selain itu, 22 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk sekitar 3 juta orang terlantar di dalam negeri.

Baca: Bencana Kelaparan Makin Parah, Yaman Diprediksi Hancur Total

Gulftimes melaporkan, mengutip data yang dipaparkan Al Awaj, bahwa ada peningkatan tingkat kemiskinan hingga sekitar 78 persen dari populasi dan sekitar 60 persen populasi kekurangan makanan.

Selama hampir lima tahun, Yaman dilanda perang saudara antara pasukan pro pemerintah dan militan Houthi, yang telah mengendalikan provinsi, termasuk ibu kota Sana'a, sejak September 2014.