Eks PM Thaksi Shinawatra Klaim Pemilu Thailand Dimanipulasi

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan PM Thailand yang dikudeta, Thaksin Shinawatra mengatakan, junta militer telah memanipulasi pemilu Thailand.

Hasil sebagian dari pemilihan pada 24 Maret, pemilu pertama sejak kudeta militer pada tahun 2014, menunjukkan perolehan suara rakyat yang tak terduga untuk partai pro-militer yang ingin mempertahankan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri.

Baca: Meliput Pemilu Thailand: Bangkok Aman di Tengah Riuh Politik

"Saya tahu bahwa junta yang memerintah Thailand ingin tetap berkuasa, tetapi saya tidak percaya sejauh mana ia telah memanipulasi pemilihan umum pada hari Minggu," tulis Thaksin dalam opini di New York Times edisi Ahad 25 Maret, yang dikutip pada 26 Maret 2019.

Partai pro Thaksin pada hari Senin juga menuduh kecurangan dan mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan langkah hukum untuk menggugat hasil pemilu. KPU Thailand menunda mengumumkan hasil pemilu pada Ahad malam. Menurut laporan Tempo, pengumuman resmi hasil pemilu Thailand akan dijadwalkan pada 9 Mei 2019.

PM Prayuth Chan-ocha menunggu giliran memberikan suara di TPU di kawasan Pradiphat soi 5 Alley di Bangkok, Thailand Minggu,24 Maret jam.8.20. Sumber: TEMPO/Maria Rita Ida Hasugian

Dalam opininya di New York Times, Thaksin membeberkan sejumlah kejanggalan.

"Di beberapa daerah, jumlah surat suara tampaknya melebihi jumlah pemilih. Di negara lain, jumlah pemilih dilaporkan 200 persen. Komisi pemilihan nasional mengeluarkan hasil untuk beberapa daerah pemilihan yang tidak cocok dengan yang dilaporkan oleh petugas di TPS," tulis Thaksin.

"Ada juga laporan bahwa beberapa surat suara, meskipun ditandai dengan tidak tepat, dihitung sebagai suara untuk Palang Pracharat, partai proksi militer," tambahnya.

Baca: Dua Partai Politik Menyoal Kecurangan Pemilu Thailand

Menurut Tahksin, junta menunjuk komisi pemilihan dan telah mencampuri pekerjaan yang seharusnya urusan lembaga independen, dan membuat aturan pemilu untuk melemahkan partai besar.

Dikutip dari Bangkok Post, pihak berwenang mendesak semua pihak untuk menerima hasil jajak pendapat hari Minggu dan meyakinkan publik bahwa situasi pasca-pemilihan diperkirakan akan tetap "bebas dari masalah".

Juru bicara dewan pertahanan Kongcheep Tantravanich juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memperkenalkan undang-undang khusus untuk menjaga perdamaian dan ketertiban selama periode transisi politik.

Partai Pheu Thai pro Thaksin memimpin dengan 137 dari 350 kursi konstituen dalam penghitungan awal, diikuti oleh PPRP pro junta dengan 97 kursi, menurut Komisi Pemilihan Thailand.

Baca: Meliput Pemilu Thailand: Toko Dilarang Jual Alkohol 24 Jam

Penghitungan, yang tidak termasuk 150 kursi daftar partai lainnya, menunjukkan bahwa kedua partai besar perlu membentuk koalisi untuk mengambil alih kekuasaan di majelis rendah yang beranggotakan 500 orang.

PPRP juga mengatakan akan berupaya membentuk pemerintahan. Ia memenangkan 7,93 juta suara dengan 94 persen dihitung dengan Pheu Thai kedua pada 7,42 juta suara, menurut hasil tidak resmi yang dirilis di KPU.

KPU Thailand akan mengumumkan pemenang dari 350 daerah pemilihan pada jam 4 sore, setelah beberapa penundaan dalam memberikan total kursi, sementara hasil resmi pemilu Thailand akan dirilis pada 9 Mei.