Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eks PM Thaksi Shinawatra Klaim Pemilu Thailand Dimanipulasi

image-gnews
Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.Tempo/Imam Sukamto
Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.Tempo/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan PM Thailand yang dikudeta, Thaksin Shinawatra mengatakan, junta militer telah memanipulasi pemilu Thailand.

Hasil sebagian dari pemilihan pada 24 Maret, pemilu pertama sejak kudeta militer pada tahun 2014, menunjukkan perolehan suara rakyat yang tak terduga untuk partai pro-militer yang ingin mempertahankan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri.

Baca: Meliput Pemilu Thailand: Bangkok Aman di Tengah Riuh Politik

"Saya tahu bahwa junta yang memerintah Thailand ingin tetap berkuasa, tetapi saya tidak percaya sejauh mana ia telah memanipulasi pemilihan umum pada hari Minggu," tulis Thaksin dalam opini di New York Times edisi Ahad 25 Maret, yang dikutip pada 26 Maret 2019.

Partai pro Thaksin pada hari Senin juga menuduh kecurangan dan mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan langkah hukum untuk menggugat hasil pemilu. KPU Thailand menunda mengumumkan hasil pemilu pada Ahad malam. Menurut laporan Tempo, pengumuman resmi hasil pemilu Thailand akan dijadwalkan pada 9 Mei 2019.

PM Prayuth Chan-ocha menunggu giliran memberikan suara di TPU di kawasan Pradiphat soi 5 Alley di Bangkok, Thailand Minggu,24 Maret jam.8.20. Sumber: TEMPO/Maria Rita Ida Hasugian

Dalam opininya di New York Times, Thaksin membeberkan sejumlah kejanggalan.

"Di beberapa daerah, jumlah surat suara tampaknya melebihi jumlah pemilih. Di negara lain, jumlah pemilih dilaporkan 200 persen. Komisi pemilihan nasional mengeluarkan hasil untuk beberapa daerah pemilihan yang tidak cocok dengan yang dilaporkan oleh petugas di TPS," tulis Thaksin.

"Ada juga laporan bahwa beberapa surat suara, meskipun ditandai dengan tidak tepat, dihitung sebagai suara untuk Palang Pracharat, partai proksi militer," tambahnya.

Baca: Dua Partai Politik Menyoal Kecurangan Pemilu Thailand

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Tahksin, junta menunjuk komisi pemilihan dan telah mencampuri pekerjaan yang seharusnya urusan lembaga independen, dan membuat aturan pemilu untuk melemahkan partai besar.

Dikutip dari Bangkok Post, pihak berwenang mendesak semua pihak untuk menerima hasil jajak pendapat hari Minggu dan meyakinkan publik bahwa situasi pasca-pemilihan diperkirakan akan tetap "bebas dari masalah".

Juru bicara dewan pertahanan Kongcheep Tantravanich juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memperkenalkan undang-undang khusus untuk menjaga perdamaian dan ketertiban selama periode transisi politik.

Partai Pheu Thai pro Thaksin memimpin dengan 137 dari 350 kursi konstituen dalam penghitungan awal, diikuti oleh PPRP pro junta dengan 97 kursi, menurut Komisi Pemilihan Thailand.

Baca: Meliput Pemilu Thailand: Toko Dilarang Jual Alkohol 24 Jam

Penghitungan, yang tidak termasuk 150 kursi daftar partai lainnya, menunjukkan bahwa kedua partai besar perlu membentuk koalisi untuk mengambil alih kekuasaan di majelis rendah yang beranggotakan 500 orang.

PPRP juga mengatakan akan berupaya membentuk pemerintahan. Ia memenangkan 7,93 juta suara dengan 94 persen dihitung dengan Pheu Thai kedua pada 7,42 juta suara, menurut hasil tidak resmi yang dirilis di KPU.

KPU Thailand akan mengumumkan pemenang dari 350 daerah pemilihan pada jam 4 sore, setelah beberapa penundaan dalam memberikan total kursi, sementara hasil resmi pemilu Thailand akan dirilis pada 9 Mei.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sandera Thailand Pulang dari Gaza: 'Saya Terlahir Kembali'

4 jam lalu

Natthaporn Onkaew, 26, bereaksi saat dia kembali ke rumah setelah disandera selama hampir dua bulan oleh kelompok Islam Palestina Hamas di Gaza, di Nakhon Phanom, Thailand, 1 Desember 2023. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Sandera Thailand Pulang dari Gaza: 'Saya Terlahir Kembali'

Seorang sandera asal Thailand mengatakan ia dia diberi makanan dan air minum, tetapi tidak sempat mandi, hanya sikat gigi.


Andi Gilang dan Veda Ega Pratama Pole Position di ARRC Thailand 2023

5 jam lalu

Andi Gilang di ARRC ASB1000 Thailand 2023. (Foto: Instagram/@27_andigilang)
Andi Gilang dan Veda Ega Pratama Pole Position di ARRC Thailand 2023

Andi Gilang dan Veda Ega Pratama raih pole position dalam ajang Asia Road Racing Championship (ARRC) Thailand di kelas berbeda.


Meski Dikritik Anies dan PKS, Sandiaga Yakin Pembangunan IKN Tetap akan Dilanjutkan

1 hari lalu

Alat berat dioperasikan untuk pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. Presiden Joko Widodo menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 40 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Meski Dikritik Anies dan PKS, Sandiaga Yakin Pembangunan IKN Tetap akan Dilanjutkan

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yakin pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tetap akan dilanjutkan meskipun ada yang menolak.


Sandera Thailand Pulang Kampung, 39 Rekan Mereka Tewas dalam Serangan 7 Oktober

1 hari lalu

Gelombang pertama warga negara Thailand yang dibebaskan oleh kelompok Palestina Hamas tiba di rumah setelah ditahan selama hampir dua bulan di Gaza, di bandara Suvarnabhumi Bangkok di Thailand 30 November 2023. REUTERS/Jorge Silva
Sandera Thailand Pulang Kampung, 39 Rekan Mereka Tewas dalam Serangan 7 Oktober

Sebanyak 23 warga Thailand yang disandera Hamas di Gaza dibebaskan, sementara 9 masih ditahan. Ada 39 rekan mereka tewas dalam serangan 7 Oktober.


PKS Peringatkan Peretasan Data DPT KPU Bisa Digunakan untuk Mobilisasi Pemenangan Pemilu, Tak Semata Motif Ekonomi

1 hari lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PKS Peringatkan Peretasan Data DPT KPU Bisa Digunakan untuk Mobilisasi Pemenangan Pemilu, Tak Semata Motif Ekonomi

Terlepas dugaan peretasan karena motif ekonomi, kata politikus PKS, besar kemungkinan data digunakan untuk mobilisasi pemenangan pemilu.


Tingkatkan Partisipasi Anak Muda dalam Pemilu, Hacktiv8 Berkolaborasi dengan Meta Gelar ARlection

1 hari lalu

Arlection kolaborasi Hactiv8 dan META
Tingkatkan Partisipasi Anak Muda dalam Pemilu, Hacktiv8 Berkolaborasi dengan Meta Gelar ARlection

Kompetisi ini merupakan cara baru untuk meningkatkan kesadaran politik anak muda dan menjalani Pemilu ini sesuai prinsip bebas dan adil.


Bawaslu Nilai Langgar Aturan, Koalisi Masyarakat Sipil Minta KPU Koreksi DCT 30 Persen Keterwakilan Perempuan

1 hari lalu

(dari kanan) Peneliti Netgrid, Hadar Nafis Gumay, Direktur Perludem Titi Agriani, Charles Simabura Pusako Unand, Bivitfri saat diskusi soal Caleg mantan napi Koruptor di kantor ICW, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Bawaslu Nilai Langgar Aturan, Koalisi Masyarakat Sipil Minta KPU Koreksi DCT 30 Persen Keterwakilan Perempuan

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan meminta KPU mengoreksi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2024.


Tahun Politik, PHRI Yogyakarta : Reservasi Hotel untuk Libur Nataru Sudah 60 Persen

2 hari lalu

Hotel Tentrem Yogyakarta. Foto: IG @hoteltentremyogyakarta.
Tahun Politik, PHRI Yogyakarta : Reservasi Hotel untuk Libur Nataru Sudah 60 Persen

November ini, kunjungan wisata kelompok pelajar, keluarga, dan instansi swasta masih mendominasi liburan di Yogyakarta.


Terpopuler: Investor Mulai Bertanya-tanya Siapa Pengganti Menkeu Sri Mulyani, KAI Tambah 34 Kereta Api Jarak Jauh untuk Nataru

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melayat Mantan Sekjen Kemenkeu JB Kristiadi. Instagram
Terpopuler: Investor Mulai Bertanya-tanya Siapa Pengganti Menkeu Sri Mulyani, KAI Tambah 34 Kereta Api Jarak Jauh untuk Nataru

Ekonom Celios mengungkapkan investor mempertanyakan siapa pengganti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.


Begini Kronologi Data 204 Juta DPT Pemilu 2024 Milik KPU Bocor Dibobol Hakcer

2 hari lalu

Data KPU diduga diretas dan dijual di Breachforums
Begini Kronologi Data 204 Juta DPT Pemilu 2024 Milik KPU Bocor Dibobol Hakcer

Situs KPU dengan tautan kpu.go.id kembali menjadi sasaran serangan siber oleh hacker