Lembaga HAM Internasional Desak Duterte Bebaskan Senator De Lima

TEMPO.CO, Manila – Kelompok Hak Asasi Manusia internasional mendesak kembali pemerintah Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk membatalkan semua tuduhan kepada senator oposisi, Leila de Lima, dan membebaskannya dari tahanan.

Baca:

“Penahanan De Lima yang berkepanjangan merupakan puncak dari tindakan Presiden Duterte melakukan demonisasi sejak lama terhadap seorang senator aktif yang kritis,” kata Brad Adams, yang merupakan direktur Human Right Watch, seperti dilansir Aljazeera pada Jumat, 22 Februari 2019.

Adams menyampaikan pernyataan ini bersama dua lembaga advokasi HAM dunia lainnya yaitu Amnesty International dan FORUM – ASIA.

Baca:

“Semua tuduhan tidak masuk akal ini harus segera dicabut dan senator dibebaskan,” kata Adams.

Menurut Nicholas Bequelin dari Amnesty International, penahanan De Lima ini merupakan penahanan berkepanjangan dan upaya vulgar untuk membungkamnya. Ini terjadi karena De Lima terus mengritik pelanggaran HAM di era pemerintahan Duterte.

Duterte telah ditahan sejak 24 Februari 2017. Kementerian Kehakiman Filipina mengenakan tuduhan terhadapnya bahwa dia menerima uang narkoba dari pengendar narkoba. Itu terjadi, menurut tuduhan tadi, saat De Lima masih menjabat sebagai menteri Kehakiman pada era pemerintahan sebelumnya.

Baca:

Dalam wawancara dengan Aljazeera pada Desember 2018, senator ini mengatakan dia telah dinyatakan bersalah tanpa adanya pengadilan. “Ini lucu. Tuduhan itu merupakan kebohongan total dan palsu,” kata dia.

Selama ditahan dua tahun terakhir, De Lima mengatakan dia telah mendapat serangan kejam terhadap kehormatan, martabat dan harga dirinya sebagai perempuan.

“Saya adalah korban dari persekusi poitik. Hak saya untuk menjalani proses hukum telah dilanggar,” kata dia dari sel tahanannya di markas besar kepolisian Filipina di Manila.

Baca:

Media Inquirer melansir Senator Leila de Lima melakukan tugasnya sebagai senator dari dalam ruang tahanan. Dia telah ikut dalam menandatangani 142 undang – undang dan 146 resolusi. Dia mengatakan tidak akan berhenti bicara soal HAM dan isu besar lainnya di Filipina.

“Mereka bisa menahan saya menggunakan banyak kebohongan tapi ini bukan alasan untuk diam dan tutup mulut,” kata De Lima, yang dieknal kritis terhadap kebijakan Duterte.