TEMPO.CO, Jakarta - Penutupan pemerintahan kepresidenan Donald Trump mencatat rekor terlama dalam sejarah Amerika Serikat pada hari Sabtu. 22 Hari penghentian layanan pemerintahan Trump yang dimulai sejak 22 Desember 2018, memecahkan rekor 1996 penutupan pemerintahan 21 hari.
Presiden Donald Trump dan Kongres AS gagal mencapai kesepakatan terkait anggaran tembok perbatasan selatan yang menyebabkan tertahannya anggaran belanja 2019.
Baca: Trump Ancam Tutup Pemerintahan Amerika Sampai Tahunan karena?
Penutupan pemerintahan sebagian atau government shutdown parsial membuat 800 ribu pegawai federal tidak digaji, menurut catatan yang disampaikan American Federation of Government Employees, seperti dilaporkan dari ABC News, 12 Januari 2019. Sementara 420 ribu pegawai negeri sipil sektor penting dipaksa bekerja tanpa gaji.
Hari Jumat kemarin adalah puncak rekor 21 hari penutupan pemerintahan AS terlama dari Desember 1995 hingga Januari 1996 semasa pemerintahan Presiden Bill Clinton.
ABC News mensurvei, saat itu warga AS condong menyalahkan Kongres AS yang dikuasai oleh Republik dibanding Bill Clinton.
Capitol Hill di Washington DC, AS. [www.uscp.gov]
Penutupan pemerintahan adalah kasus disfungsi pemerintahan AS, dan sepanjang sejarahnya antara 1976 hingga 1996 telah ada 17 kali penutupan pemerintahan.
Setelah pemerintahan kembali dibuka, pegawai pemerintahan akan mendapat kembali gaji mereka, dan sejumlah pegawai kontrak akan menerima kompensasi.
Baca: 4 Dampak Penutupan Pemerintahan Amerika
Menurut laporan yang dikutip dari New York Times, sebelum 1970-an, pemerintahan federal dalam beberapa kasus membelanjakan anggaran tanpa persetujuan Kongres AS terlebih dahulu, ungkap Jim Broussard, direktur Center for Political History di Lebanon Valley College.
Barulah pada 1974 disahkan UU yang mengalihkan wewenang cabang eksekutif ke Kongres. Semenjak itu, anggaran belanja disahkan atas keputusan Kongres AS.
Baca: Ironi Penutupan Pemerintahan: Napi Makan Enak, Sipir Tak Digaji
Sejauh ini pemerintahan Donald Trump berupaya mengesampingkan dampak penutupan pemerintahan pada sektor publik vital seperti subsidi pangan sampai Februari mendatang, hingga layanan pemrosesan pajak Amerika Serikat, sementara sektor lain terpaksa berhenti beroperasi menunggu penutupan pemerintahan berakhir dan anggaran belanja 2019 disahkan.