TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump membela rencananya untuk membangun tembok perbatasan yang kokoh di sepanjang garis batas AS-Meksiko setelah eks Kepala Staf Gedung Putih John Kelly mengaku rencana tersebut sudah diurungkan.
"Sejumlah area akan dibangun dinding beton tapi pakar di petugas patroli perbatasan menginginkan dinding yang lebih transparan (untuk memungkinkan bisa melihat apa yang terjadi di kedua sisi). Masuk akal bagi saya!" kicau Trump di Twitter-nya pada Senin pagi, seperti dikutip dari ABC News, 1 Januari 2018.
Baca: Trump Ngotot Minta Dana Pembangunan Tembok Perbatasan
Imigran menerobos tembok perbatasan antara Meksiko dan AS di Tijuana, Meksiko, 25 November 2018. Trump juga mengancam akan menutup penuh perbatasan dengan Meksiko. REUTERS/Hannah McKay
Sehari sebelumnya selama wawancara dengan Los Angeles Times, John Kelly, yang akan menanggalkan jabatannya sebagai Kepala Staf Gedung Putih minggu ini, membeberkan sejumlah kebijakan Trump termasuk imigrasi dan tembok perbatasan.
"Jujur saja, itu bukan sebuah tembok," tutur Kelly.
Kelly mengatakan dinding pagar kawat sepanjang 1.126 kilometer di sepanjang 3.218 garis perbatasan sebetulnya sudah ada sebelum Trump menjabat presiden.
Pagar kawat dibangun setelah George W. Bush meneken UU Keamanan Perbatasan pada 2006, yang diteruskan selama presiden Barack Obama.
Imigran memanjat tembok perbatasan antara Meksiko dan AS di Tijuana, Meksiko, 25 November 2018. Presiden AS Donald Trump, mengatakan para imigran pencari suaka di perbatasan negara itu dengan Meksiko harus menunggu di sana sampai permohonannya disetujui pengadilan di AS. REUTERS/Hannah McKay
Kelly menambahkan presiden sering menggunakan kata "dinding", tetapi kenyataannya menggunakan "penghalang" atau "pagar" untuk menggambarkan langkah-langkah keamanan di sepanjang perbatasan.
Baca: Trump Ancam Tutup Perbatasan dengan Meksiko
"Kami sudah mengurungkan rencana pembangunan tembok beton pada awal pemerintahan," kata Kelly.
Pernyataan John Kelly muncul di tengah kebuntuan soal proposal tembok Trump senilai US$ 5 miliar (Rp 72 triliun) yang ditolak DPR, yang menyebabkan penghentian layanan pemerintahan atau government shutdown.
