Menlu Iran Sebut Amerika Terisolasi, Sanksi Menyasar Warga Biasa

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif.[REUTERS]

    Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif.[REUTERS]

    TEMPO.CO, Teheran – Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat terisolasi karena menerapkan sanksi baru kepada negaranya.

    Baca:

    Amerika Kenakan Sanksi Baru kepada Iran, Menyasar Minyak

     

    Zarif juga mengatakan sanksi Amerika ini merupakan operasi psikologis yang putus asa karena menargetkan warga masyarakat Iran.

    Dia menyebut daftar sanksi AS juga menyasar sebuah bank yang tutup enam tahun lalu dan sebuah kapal yang telah tenggelam pada tahun lalu dan disiarkan di televisi.

    “Hari ini, AS melawan putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan dengan mengenakan kembali sanksi kepada Iran dan menargetkan warga masyarakat biasa,” kata Zarif dalam pernyataan di akun Twitter @Jzarif pada Senin, 5 November 2018. “Gangguan oleh AS ini berbalik bukan karena JCPOA penting tapi karena dunia tidak bisa membiarkan Trump & rekan menghancurkan tatanan global. AS, dan bukan Iran, yang terisolasi.”

    Baca:

    Joint Comprehensive Plan of Action merupakan kesepakatan enam negara dengan Iran untuk mengganti program pengayaan uranium dengan pencabutan sanksi ekonomi khususnya penjualan minyak mentah ke pasar internasional. Kesepakatan ini ditandatangani pada 2015. Namun, Presiden AS, Donald Trump, mencabut negaranya dari kesepakatan ini pada Mei 2018 dengan alasan itu kesepakatan buruk.

    Cuitan Zarif ini juga menggunggah berbagai judul berita utama dari berbagai media global seperti AP, Aljazeera dan Guardian, yang secara umum menolak pengenaan sanksi oleh AS.

    Baca:

    Seperti diberitakan, Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, mengumumkan pengenaan sanksi lagi kepada Iran yang menyasar sejumlah sektor seperti minyak, perbankan, perkapalan.

    Ini dilakukan setelah pemerintahan Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir Iran, yang disepakati pendulunya yaitu Presiden Barack Obama.

    Kombinasi foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani. (AP Photo)

    “Tekanan finansial yang kuat kepada rezim Iran merupakan pesan bahwa mereka akan menghadapi isolasi finansial yang semakin besar dan stagnasi ekonomi hingga mereka mengubah perilaku destabilisasinya,” kata Steven Mnuchin, menteri Keuangan AS, dalam pernyataan seperti dilansir Reuters pada Senin, 5 November 2018 waktu setempat.

    Baca:

    Sanksi ini mengenai 50 bank Iran, dan anak perusahaan, 200 orang dan kapal di sektor industri pelayaran, maskapai Iran Air dan lebih dari 65 pesawat terbang.

    Media Aljazeera melansir sanksi ini meliputi tambahan 300 target lain dari sanksi yang pernah dicabut pasca kesepakatan nuklir Iran pada 2015.

    Kesepakatan nuklir Iran ditandatangani oleh sejumlah negara besar berupa pencabutan sanksi kepada Iran dengan imbalan penghentian aktivitas pengayaan uranium. Negara itu seperti Inggris, Prancis, Jerman, AS, Cina, dan Rusia. 5 negara masih mendukung pelaksanaan perjanjian nuklir ini.

    Sejumlah analis mengataka tekanan AS ini tidak bakal membuat Iran menyerah dalam waktu dekat.

    Baca:

    “Tekanan yang meningkat kepada Iran tidak akan mengubah perilaku rezim dalam waktu dekat,” kata Dennis Ross, bekas pejabat AS yang sekarang bekerja di Washington Institute for Near East Policy.

    Sanksi baru AS ini bertujuan untuk menurunkan pendapatan negara Iran dari hasil penjualan minyak mentah ke pasar internasional. Namun, pada saat sama, pemerintahan Trump memberikan pengecualian kepada sejumlah negara pengimpor minyak untuk tetap membeli dari Iran. Ini seperti Cina, India, Yunani, Italia, Taiwan, Jepang, Turki, dan Korea Selatan.

    Menurut Biran Hook, utusan khusus AS untuk Iran, Irak juga mendapat pengecualian untuk mengimpor minyak dari Iran hingga negara itu bisa mengoperasikan ladang minyak Kirkuk, yang mampu menyuplai sekitar 200 ribu barel minyak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.