Rabu, 21 November 2018

AS Alokasikan Rp 600 Miliar untuk Lawan Propaganda Rusia dan Cina

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi tatapan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat menggelar pertemuan dalam KTT Amerika Serikat-Rusia di Helsinki, Finlandia, Senin, 16 Juli 2018. Mereka membahas 5 topik di antaranya, tuduhan campur tangan pemilu AS oleh Rusia, krisis Suriah, perjanjian kontrol senjata nuklir, aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia dan sanksi Washington terhadap Moskow. Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

    Ekspresi tatapan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat menggelar pertemuan dalam KTT Amerika Serikat-Rusia di Helsinki, Finlandia, Senin, 16 Juli 2018. Mereka membahas 5 topik di antaranya, tuduhan campur tangan pemilu AS oleh Rusia, krisis Suriah, perjanjian kontrol senjata nuklir, aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia dan sanksi Washington terhadap Moskow. Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

    TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat telah mengalokasikan US$ 40 juta atau sekitar Rp 608 miliar ke Global Engagement Center dalam upaya untuk memerangi propaganda Rusia dan Cina.

    "Pada akhir September, Global Engagement Center mewajibkan US$ 40 juta untuk mendukung inisiatif melawan propaganda disinformasi yang disebarkan oleh negara-negara asing," kata Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino, dikutip dari Sputniknews, 31 Oktober 2018.

    Baca: Rusia Siap Berperang Jika Amerika Serikat Menyerang

    "Pendanaan ini akan mendukung berbagai upaya untuk melawan disinformasi dan propaganda Rusia, Iran dan Cina," tambahnya.

    Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump memberikan konferensi pers bersama di Istana Presiden di Helsinki, Finlandia, pada Senin, 16 Juli 2018. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

    AS telah berulang kali menuduh Rusia dan Cina berupaya mempengaruhi pemilihan AS. Sebagai bagian dari upaya menangkal isu ini, Presiden AS Donald Trump pada September menandatangani dokumen yang memungkinkan sanksi dijatuhkan pada negara atau pihak yang bertanggung jawab terlibat ikut campur dalam pemilihan umum AS.

    Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton menjelaskan langkah itu bertujuan untuk melindungi Amerika Serikat dari campur tangan asing dalam pemilihan umum AS.

    Baca: Menlu Rusia Bilang Dolar Jadi Senjata Amerika untuk Beri Sanksi

    Awal tahun ini, Penasihat Khusus Gedung Putih Robert Mueller mendakwa 13 individu Rusia dan tiga perusahaan karena diduga ikut campur tangan dalam pemilihan presiden 2016.
    Orang-orang yang disebut peretas Rusia ini diduga membeli iklan Facebook sebagai upaya untuk mempengaruhi opini publik, tetapi bahkan Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein mengakui bahwa tidak ada bukti bahwa hasil pemilihan umum akhir benar-benar dipengaruhi.

    Sementara Departemen Kehakiman AS, seperti dilaporkan dari Business Insider, menuduh seorang perempuan Rusia yang memiliki hubungan dengan rekan Presiden Vladimir Putin dengan bersekongkol untuk ikut campur dalam pemilihan paruh waktu AS mendatang.

    Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]

    Aduan pidana diajukan pada September dan diumumkan secara terbuka pada Jumat 26 Oktober, yang menuduh Elena Khusyaynova berperan dalam kampanye luas untuk mempengaruhi politik Amerika Serikat melalui media sosial, salah satu bukti dugaan upaya Rusia untuk campur tangan dalam urusan domestik Amerika Serikat sejak pilpres 2016.

    Kampanye intervensi Rusia yang disebut sebagai Proyek Lakhta, melibatkan pembuatan ribuan media sosial dan akun email, dan memiliki anggaran lebih dari US$ 35 juta atau Rp 532 miliar, ungkap aduan tersebut.

    Baca: Ini Balasan Rusia Atas Sanksi Terbaru Amerika

    Rusia berulang kali menolak adanya campur tangan apapun dalam pemilihan presiden AS 2016, serta ikut campur dalam urusan negara lain, dan menyebut tuduhan-tuduhan ini tidak masuk akal. Rusia berulang kali menyebut tidak adanya bukti yang ditemukan oleh Amerika Serikat selama dua tuduhan terpisah AS, serupa dengan Cina, yang juga membantah ikut campur pemilihan umum AS.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Sisi Gelap Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman

    Kasus pembunuhan Jamal Khasoggi yang diduga dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi membuat dunia menyorot empat sisi gelap Mohammed bin Salman.