Hungaria Mulai Larang Tunawisma Tidur di Jalanan

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang perempuan tunawisma tidur di jalan di Budapest, Hungaria, 14 Oktober 2018. [REUTERS / Bernadett Szabo]

    Seorang perempuan tunawisma tidur di jalan di Budapest, Hungaria, 14 Oktober 2018. [REUTERS / Bernadett Szabo]

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah undang-undang baru yang melarang tunawisma tidur di jalan-jalan Hungaria mulai berlaku Senin 15 Oktober 2018.

    Undang-undang ini memicu kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia yang mengatakan aturan tersebut tidak manusiawi.

    Dilaporkan Reuters, 15 Oktober 2018, undang-undang, yang mengikuti amandemen konstitusi disetujui pada Juni mengatakan bahwa orang yang tidur di jalanan melanggar hukum dan dianggap kejahatan, dan memperbolehkan polisi untuk memerintahkan tunawisma untuk pindah ke tempat penampungan.

    Jika tunawisma tidak menaati tiga kali peringatan dalam waktu 90 hari, polisi dapat menahan mereka dan menyita barang-barang pribadi mereka.

    Pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Viktor Orban mengatakan, undang-undang baru itu bertujuan untuk menyediakan kondisi kehidupan yang layak bagi para tunawisma dan pemerintah telah mengucurkan anggaran untuk membantu mereka.

    Baca: Balai Kota Paris Akan Tampung Tunawisma Selama Musim Dingin

    Tapi Gabor Ivanyi, yang memimpin kelompok Oltalom (Shelter) yang mengoperasikan tempat penampungan tunawisma dengan 600 tempat tidur di Budapest, mengatakan pemerintah telah gagal melakukan dialog yang tepat dengan organisasi amal sebelum undang-undang disahkan.

    "Undang-undang ini bertujuan menakut-nakuti para tunawisma untuk memaksa mereka melarikan diri (dari jalan-jalan)," kata Ivanyi.

    "Mereka takut dan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok," tambahnya.

    Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban. (AP Photo/Virginia Mayo)

    Orang-orang tunawisma hampir menghilang pada Senin pagi dari underpass di pusat kota Budapest di mana biasanya para tunawisma banyak ditemui.

    Pemerintah mengklaim telah mengalokasikan sekitar 9 miliar forints atau Rp 490 miliar untuk perawatan tunawisma dalam anggaran 2018, ditambah 300 juta forint atau Rp 16 miliar untuk memperluas kapasitas hunian.

    "Kami percaya kami perlu memberikan bantuan tambahan dan bukan hak tambahan bagi para tunawisma," kata Bence Retvari, sekretaris negara Hungaria.

    Retvari mengatakan bantuan lebih lanjut akan tersedia mulai Senin, tanpa merinci.

    Baca: Parlemen Uni Eropa Ingin Hukum Hungaria, Kenapa?

    Sehari sebelum undang-undang berlaku, pada Minggu 14 Oktober sekitar 500 demonstran menentang undang-undang ini di luar parlemen Hungaria.

    "Saya percaya ini memalukan ... bahwa mereka mengkriminalisasi situasi yang tidak mungkin dan tak berdaya di mana orang-orang ini berada," kata Agnes Merenyi, salah seorang demonstran.

    Sebuah kelompok aktivis yang disebut Varos Mindenkie (yang berarti "kota untuk semua orang") mengatakan dalam sebuah pernyataan.

    Baca: Ribuan Pengungsi Antre Makanan di Suhu Minus 20 Derajat Celsius

    "(Amandemen konstitusi) memungkinkan pihak berwenang untuk menganiaya orang-orang yang paling tidak berdaya dengan alat polisi yang lebih luas dari 15 Oktober," kata aktivis.

    Bulan lalu, Parlemen Eropa memutuskan untuk memberi sanksi kepada Hongaria karena melanggar peraturan Uni Eropa tentang demokrasi, hak sipil dan korupsi dalam sebuah langkah yang dikatakan pemerintah Orban sebagai upaya untuk menghukum Budapest karena sikap anti-migrasi mereka dan undang-undang tunawisma menambah daftar pelanggaran hak sipil di Hungaria.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.