Senin, 10 Desember 2018

Kasus Khashoggi, Mohammed bin Salman Izinkan Turki Masuk Konsulat

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jamal Kashoggi. [Gulf Times]

    Jamal Kashoggi. [Gulf Times]

    TEMPO.CO, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengizinkan Turki menggeledah kantor Konsulatnya di Istanbul menyusul hilangnya jurnalis kenamaan Jamal Khashoggi di gedung tersebut pekan ini.

    Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang diterbitkan Jumat, 5 Oktober 2018, bin Salman mengatakan, Arab Saudi sangat ingin tahu apa yang terjadi terhadap warga negaranya. "Kami sama sekali tidak menyembunyikannya," katanya seperti dikutip Al Jazeera.

    Baca: Dianggap Kritis, Jurnalis Jamal Kashoggi Hilang di Konsulat Saudi

    Jamal Kashoggi, jurnalis Arab Saudi. [Middle East Monitor]

    Khashoggi, seorang kritikus Saudi terhadap Putra Mahkota, memasuki kantor Konsulat pada Selasa 2 Oktober 2018. Dia secara rutin berkunjung ke Konsulat terkait dengan pekerjaannya sebelum hilang.

    "Kami siap menyambut pemerintah Turki mencari Khashoggi di tempat kami," ucapnya kepada Bloomberg.

    "Konsulat adalah kawasan berdaulat, tetapi kami akan mengizinkannya masuk dan mencari serta melakukan apa saja yang mereka inginkan. Jika mereka memintanya, tentu saja kami membolehkannya," kata Putra Mahkota berusia 33 tahun itu.

    Baca: Penasehat Pangeran Miteb Kritik Putra Mahkota Arab Saudi

    Pejabat Saudi dan Turki membuat pernyataan saling serang mengenai Khashoggi yang sebelumnya tinggal di pengasingan di Amerika Serikat sejak dia kabur dari Kerajaan pada September 2017.

    Khashoggi dinyatakan hilang setelah di masuk ke dalam kantor Konsulat Saudi di Istanbul pada Selasa 2 Oktober 2018. Pihak Konsulat menyatakan pria tersebut sudah keluar dari kantornya. Namun pernyataan itu dibantah oleh rekannya yang menunggu di depan pintu selama lima jam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kementerian Kominfo Memblokir Situs-Situs dengan Konten Radikal

    Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memblokir 230 situs dan menghapus ribuan konten radikal dari berbagai platform.