TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan menjatuhkan denda uang terhadap radio ortodoks Israel sebesar US$ 280 ribu atau setara dengan Rp 4,15 miliar (kurs Rp 14. 842 per dolar Amerika Serikat). Radio tersebut dianggap melanggar hak asasi karena tidak memberikan kesempatan kepada kaum perempuan mengudara melalui radio.
Baca: Yahudi Ortodoks Protes Keputusan Trump Soal Yerusalem
Seorang Yahudi Ortodoks mengecek buah etrog, yang akan digunakan dalam perayaan Sukkot di sebuah pasar di Yerusalem, 20 September 2018. Perayaan Sukkot merupakan perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen yang dirayakan selama tujuh hari pada bulan purnama. REUTERS/Ammar Awad
"Ini gugatan massal pertama mengenai pelanggaran hak asasi di negara Yahudi," bunyi laporan Russia Today, Jumat 21 September 2018.
Menurut laporan sejumlah media, pengadilan di Israel mengeluarkan keputusan tersebut pada Kamis, 20 September 2018. Vonis pengadilan itu menyebutkan, Radio Kol Barama harus membayar denda satu juta shekels atau US$ 280 ribu setelah kelompok feminis ortodoks melakukan gugatan atas nama kaum perempuan ultra-ortodoks untuk mendengarkan suara perempuan melalui stasiun radio.
Dua pria Yahudi ultra-ortodoks membawa seekor ayam saat menjalani ritual Kaparot di Beit Shemesh, Israel, Senin, 17 September 2018. AP Photo
Gugatan yang diajukan pada 2012 di Pengadilan Distrik Yerusalem adalah gugatan class action pertama terhadap hak sipil di Israel. Meskipun pengadilan melarang Kol Barama beroperasi pada 2014 terkait dengan diskriminasi, stasiun radio ini mengajukan kasasi atas keputusan tersebut ke Mahkamah Agung. "Banding radio ini ditolak setahun kemudian dan diputuskan harus membayar denda."
Baca: Yahudi Ortodoks Diusir di Guatemala
Menanggapi keputusan pengadilan pada Kamis itu pengacara Orly Likhovsky yang mewakili para penggugat mengatakan, "Ini sebuah tonggak dalam perjuangan melawan diskriminasi dan hak kaum perempuan," ucapnya seperti dikutip koran Israel Haaretz. "Ini terobosan luar biasa," tambahnya. Denda yang dibayarkan oleh radio tersebut rencananya digunakan untuk pemberdayaan kaum perempuan religius.
