TEMPO.CO, Jakarta - Eks perdana menteri Malaysia, Najib Razak, mengatakan klaim menteri keuangan Lim Guan Eng yang menyebut 1Malaysia Development Berhad (1MDB) terkait jaminan bailout rupanya gagal paham.
"Menteri keuangan baru menuduh bahwa pemerintah sebelumnya, kementerian keuangan, Khazanah dan Bank Negara Malaysia memberikan bailout atau suntikan dana untuk utang 1MDB sebesar RM 7 miliar atau Rp 24,8 miliar," tulis Najib Razak dalam unggahan Facebook seperti dilaporkan Channel News Asia, 26 Mei 2018. Najib menyebut tuduhan ini salah sasaran dan bersifat politis.
Baca: Mahathir Mohamad: Utang Malaysia Mencapai RM 1 Triliun Lebih
Sebelumnya Lim Guan Eng mengatakan Malaysia telah menyuntikkan dana bantuan terhadap utang 1MDB sejak April 2017. Pada Kamis 24 Mei, Lim mengkonfirmasi perjanjian pemberian dana dari bank sentral dan perusahaan negara Khazanah, digunakan pemerintah Najib Razak untuk menanggung beban 1MDB. Lim Guan Eng mengatakan kementerian keuangan sejauh ini telah mengucurkan dana sebesar RM 6,98 miliar atau Rp 24,4 miliar untuk 1MDB.
Unggahan Facebook Najib Razak soal bailout 1MDB, 26 Mei 2018. [Najib Razak via Facebook]
Namun Najib Razak mengatakan tuduhan itu salah dan Lim hanya melihat pada utang 1MDB. Najib menyatakan semua dana aset real estate berharga dan strategis, telah ditransfer ke perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahan naungan kementerian keuangan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Akun Publik.
"Seiring waktu, aset real estat strategis ini bisa bernilai hingga Rp 30 miliar atau Rp 106 triliun lebih," tulis Najib Razak dalam unggahan Facebook. Najib Razak mengatakan utang dan kewajiban masih dibebankan ke perusahaan.
Baca: Polisi Malaysia Sita Uang Rp 405 Miliar Terkait Najib Razak
"Menurut perjanjian, sejauh yang saya bisa konfirmasi adalah kementerian keuangan membayar utang 1MDB namun sebagai jaminan bisa mengambil alih aset," tambah Najib Razak yang menyatakan kementerian keuangan bisa menjual aset sebagai jaminan utang.
Najib Razak juga memberikan opsi lain seperti kementerian keuangan bisa menggunakan penjualan tanah ke Bank Negara Malaysia atau mengumpulkan pembayaran utang dari Khazanah. Najib menyebut tidak ada yang salah dalam transaksi semacam ini dan sah menurut kerangka kerja pemerintah. Najib Razak menyarankan Lim bertindak berdasarkan prinsip-prinsip kompetensi, akuntabilitas dan transparansi.
